Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Foto: Andri Widiyanto
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, tampil penuh keyakinan di hadapan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6), saat menyampaikan tanggapan Gubernur Pramono Anung atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2024.
Dalam sidang paripurna tersebut, Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen penuh dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terlebih setelah kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Capaian ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Rano di hadapan forum legislatif.
Apresiasi dan Kritik: Fondasi Penguatan Tata Kelola
Rano menyampaikan apresiasinya atas atensi dan pandangan kritis dari semua fraksi di DPRD, yang menurutnya menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Saya bersama jajaran eksekutif mengucapkan terima kasih atas apresiasi, perhatian, pertanyaan serta saran konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi,” tuturnya.
Menurutnya, pandangan dan masukan dari DPRD mencerminkan semangat kolektif untuk memperbaiki berbagai aspek tata kelola keuangan daerah.
Isu Krusial: Dari BUMD hingga Sampah
Dalam pandangan umumnya, DPRD DKI Jakarta menyampaikan berbagai isu penting, mulai dari:
-
Kinerja BUMD dan optimalisasi pendapatan daerah
-
Penataan RW kumuh dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
-
Bantuan sosial dan penanganan kemacetan serta banjir
-
Peningkatan kinerja birokrasi, sistem informasi, dan pengelolaan sampah
-
Tindak lanjut hasil temuan BPK dan isu strategis seperti stunting
Semua isu ini, kata Rano, akan dibahas secara lebih mendalam dalam rapat kerja komisi bersama instansi terkait.
“Sebagai bagian dari eksekutif, kami akan berupaya menjawab secara komprehensif. Pendalaman akan dilakukan pada rapat kerja di tingkat komisi,” tambahnya.
DPRD: Akan Ditindaklanjuti di Komisi
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyebut bahwa hasil rapat paripurna ini akan segera ditindaklanjuti dalam rapat-rapat di tingkat komisi.
“Penajamannya akan dilakukan di rapat komisi. Segera akan kita jadwalkan pelaksanaan rapat komisi,” ungkap Rani.
Dengan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembahasan P2APBD 2024 dapat menjadi tonggak penguatan pengelolaan keuangan DKI Jakarta secara transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat (Wan).
