Oleh : Marwan SP*
Perubahan status Jakarta dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam regulasi pemerintahan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), Jakarta kini menata ulang peran serta kelembagaan dalam menyongsong masa depan yang lebih inklusif dan progresif.
UU DKJ, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan unik Jakarta, mengatur berbagai aspek penting termasuk pengaturan administrasi, pemerintahan, serta alokasi dana dan sumber daya. Pasca kehilangan status sebagai Ibu Kota Negara, fokus utama UU ini adalah memperkuat peran kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan lokal.
Salah satu poin terpenting dari UU DKJ adalah alokasi APBD minimal 5 persen untuk kelurahan, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui berbagai program seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur dasar. Keputusan ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh warga Jakarta pasca perubahan status ini.
Selain itu, UU DKJ juga menegaskan komitmen untuk menjaga Jakarta sebagai pusat perdagangan dan ekonomi yang vital di tingkat nasional dan internasional. Meskipun bukan lagi ibu kota negara, Jakarta tetap memegang peran penting sebagai pintu gerbang utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan lokasi strategis dan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Saat ini, Jakarta memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi ekonominya dengan lebih bebas dan kreatif. UU DKJ memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengelola transisi ini dengan baik,” kata seorang ahli hukum tata negara dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini.
Dalam konteks perpindahan ibu kota ke Kalimantan, UU DKJ juga mempersiapkan Jakarta untuk menjadi kota global yang lebih dinamis dan inklusif. Dengan mendukung pengembangan infrastruktur, inovasi ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh penduduk Jakarta.
Dengan demikian, UU DKJ tidak hanya merupakan tonggak sejarah dalam pengaturan administratif Jakarta pasca perubahan status, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi ibu kota baru Indonesia.***
*Penulis adalah editor Mediajakarta.com
