JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Perubahan status Jakarta sebagai ibu kota memberikan dampak signifikan dalam pembangunan dan ekonomi di tingkat lokal.
Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) adalah peningkatan peran kelurahan melalui alokasi APBD minimal 5 persen.
“Saat ini, Jakarta memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak dan berkembang dengan lebih baik,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota’ beberapa waktu lalu.
Diantoro menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan komitmen nyata untuk membangun Jakarta dari bawah. Dana ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial dan kemasyarakatan yang selama ini membebani masyarakat.
“Ibu kota bukan lagi Jakarta, namun ini adalah kesempatan besar bagi kelurahan sebagai ujung tombak dalam menangani permasalahan-permasalahan lokal yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Dalam UU DKJ, penggunaan dana APBD untuk kelurahan telah diatur dengan jelas. Prioritas utama penggunaan dana ini mencakup kesejahteraan pangan dan papan, bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu, modal kerja untuk penyandang disabilitas, serta program gizi balita di bawah garis kemiskinan.
Tidak hanya itu, dana ini juga akan dialokasikan untuk pengembangan taman bermain, fasilitas keagamaan di kawasan kumuh, dan penguatan berbagai program seperti Dasa Wisma, Posyandu, PKK, Juru Pemantau Jentik (Jentik), serta pengelolaan bank sampah secara mandiri.
Langkah ini dianggap sebagai awal yang positif dalam mendukung kemajuan Jakarta dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat, dana APBD ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi dan sosial di ibu kota yang kini berpotensi menjadi kota global.
“Mari kita bersama-sama mendukung Jakarta dalam membangun citra sebagai kota perdagangan dan global, sambil mendoakan kelancaran proses perpindahan ibu kota ke Kalimantan,” tutup Suhajar (Sindo/MJ)
