JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM — Presidensi G20 Indonesia memberikan perhatian terhadap isu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19 yang menjadi salah satu isu prioritas Digital Economy Working Group (DEWG). Berangkat dari isu tersebut, DEWG akan menekankan pembahasan prinsip-prinsip inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan teknologi digital.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, menyatakan pembahasan isu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19 dilatari kondisi terkini, di mana kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital telah menjadi sebuah keniscayaan.
“Tidak hanya menyoal pembangunan, tetapi lebih kepada lingkungan sosial dan aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujarnya saat menghadiri Sofa Talk Series DEWG secara hibrida, dari Jakarta, Jumat (11/02/2022).
Merespons kondisi terkini dan sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia, Kementerian Kominfo yang dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan agenda transformasi digital akan memberikan penekanan pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia dan ekosistem digital dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan.
Menurut Sekjen Mira Tayyiba yang menjadi Chair DEWG Presidensi G20 Indonesia, prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan akan dibahas dari dua aspek, yaitu pemanfaatan teknologi digital dan keterkaitannya dengan sektor strategis.
“Pandemi ini menegaskan kembali urgensi kehadiran dan pemanfaatan teknologi digital. Saat mobilitas dan aktivitas fisik dibatasi, untuk bertahan dan berkembang, kita harus bermigrasi ke ruang digital. Ternyata ada kelompok adaptif yang bisa langsung memanfaatkan teknologi digital, dapat mengakses dan memanfaatkan. Namun, ada juga yang belum memiliki kesempatan ataupun akses ke layanan digital,” jelasnya.
Kesenjangan akses menjadi perhatian khusus Indonesia dalam mengangkat konektivitas dan pandemi dalam pembahasan DEWG, supaya Indonesia dan komunitas global dapat memperkecil kesenjangan akses teknologi digital.
“Kita ingin melihat apa yang disebut dengan kesenjangan, tidak saja terkait dengan keberadaan infrastruktur, tidak hanya masalah spasial. Ada daerah yang komersial, ada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang harus disediakan infrastruktur digital secara khusus,” tandas Sekjen Kementerian Kominfo.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo sebagai pengampu DEWG akan memimpin pembahasan layanan digital yang memperjuangkan kesetaraan dan inklusivitas untuk kelompok rentan, termasuk di antaranya adalah anak-anak.
“Saat ini, dengan adanya sekolah online, anak-anak selalu bersinggungan dengan teknologi digital. Mereka juga menggunakan internet untuk mencari bahan mengerjakan tugas sekolah,” ujarnya.
Akan tetapi, konten yang ada di internet tidak seluruhnya aman bagi mereka. “Oleh karena itu, prinsip inklusivitas juga termasuk memastikan keamanan ruang digital (online safety) bagi anak-anak dalam penggunaan teknologi,” kata Mira.
Nilai Tambah Sektor Strategis
Sekjen Mira juga menjelaskan dinamika sektor strategis yang terus memanfaatkan teknologi digital selama pandemi Covid-19. Menurutnya, setiap pengampu kepentingan dalam sektor tersebut akan dilibatkan dalam pembicaraan Forum DEWG Presidensi G20 Indonesia 2022.
“Misalnya, aktor yang paling terdampak pandemi yaitu UMKM. Mereka bisa tumbuh dan berkembang di era pandemi dengan bermigrasi ke platform digital. Bisa dilihat bahwa bentuk pemanfaatan teknologi digital ini sangat beragam dan sepatutnya dapat dimanfaatkan banyak pihak,” ujarnya.
Sedangkan dari aspek penyediaan, Sekjen Kementerian Kominfo mencontohkan bahwa model bisnis konvensional perlu dipacu dalam merespons dan mengelola disrupsi yang disebabkan keberadaan teknologi digital.
“Saat ini sudah banyak perusahaan berbasis digital, misalnya over-the-top. Kita perlu perhatikan bagaimana menciptakan fair playing field antara pemain konvensional dengan yang berbasis digital,” ungkapnya.
Sekjen Mira Tayyiba menyatakan bahwa pembahasan mengenai migrasi aktivitas fisik ke ruang digital juga akan memperhatikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagai backbone atau tulang punggung layanan digital untuk masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian Kementerian Kominfo adalah upaya perawatan infrastruktur yang tersedia.
“Aspek ini patut diperhatikan, misalkan ketika terjadi bencana alam. Beberapa waktu lalu, terjadi aktivitas vulkanik di daerah Papua sehingga kabel laut kita putus. Akibatnya, akses layanan internet di sana terhambat,” terangnya.
Di samping itu, menurut Sekjen Kementerian Kominfo, ketahanan terhadap infrastruktur digital atas serangan siber juga menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. Dengan prinsip inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan, Kementerian Kominfo juga akan membahas dalam isu konektivitas digital dan pascapandemi dalam Forum DEWG Presidensi G20 Indonesia.
“Prinsip-prinsip inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan ini lebih dari sekadar kehadiran fisik, antara ada atau tidak ada. Fokus yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital secara produktif sehingga bisa menghasilkan suatu nilai ekonomi,” tandasnya. (Red)
