Suasana Bundara Hotel Indonesia (HI). Foto : Ig Jakarta View.

Kendalikan Laju Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Kembali Perpanjang PPKM Mikro

Jakarta News Politik Terkini

Suasana Bundara Hotel Indonesia (HI). Foto : Ig Jakarta View.

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan laju kasus positif COVID-19, terutama jelang Idulfitri 1442 Hijriah. Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga tanggal 17 Mei 2021.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 558 Tahun 2021 terkait Perpanjangan PPKM Mikro dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro tingkat RT. Keputusan ini dilakukan guna mengantisipasi potensi lonjakan kasus aktif menjelang dan pascalebaran.

Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 14.249 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 10.686 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 845 positif dan 9.841 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 5.039 orang dites, dengan hasil 68 positif dan 4.971 negatif.

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 354.108. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 61.795. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 167 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 6.978 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 412.418 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR. Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 398.610 dengan tingkat kesembuhan 96,7%, dan total 6.830 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,7%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,0%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 10,9%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, mengatakan, situasi masih terkendali, karena ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di Jakarta masih mencukupi, lantaran persentase keterisiannya menunjukkan penurunan.

Widyastuti juga kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin protokol kesehatan, terutama saat minggu akhir Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Hal ini tidak lepas adanya kenaikan kasus aktif akibat munculnya klaster perkantoran, di samping Pemprov DKI juga telah mengizinkan warga beribadah di masjid selama Ramadan, dengan kapasitas 50% bangunan.

“Semoga warga Jakarta tetap mematuhi 3M termasuk menghindari kerumunan dan menghindari mobilisasi sangat penting. Padahal, sebulan yang lalu jumlah yang terpapar kasus positif kurang dari seribu dari jumlah saat ini. Kita ingin kolaborasi di setiap lapisan masyarakat harus solid, untuk menekan angka penyebaran ini,” tambah Widyastuti melalui keterangan persnya yang diterima Mediajakarta.com (6/5/2021).

Sementara itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan arahan kepada seluruh jajarannya, untuk bersiap mengantisipasi segala kemungkinan potensi kenaikan laju kasus aktif baik itu menjelang maupun pasca lebaran. Hal ini diupayakan dengan mempersiapkan regulasi dalam berbagai hal, seperti pengendalian jumlah pengunjung di berbagai pasar di Jakarta, mengawasi area perkantoran, serta memastikan kegiatan peribadatan selama Ramadan hingga pelaksanaan salat Idulfitri sesuai protokol kesehatan.

“Kami mempertimbangkan untuk mengizinkan pelaksanaan salat Id di area terbuka, karena mudah untuk mengatur jaraknya. Regulasinya nanti sesuai dengan arahan Surat Edaran Sekda DKI. Jika kondisinya memungkinkan, semoga kita bisa istiqomah menjaga protokol kesehatan agar ikhtiar kita ini bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

“Ini semua kita lakukan agar potensi kenaikan kasus sebelum lebaran bisa diminimalisir. Namun, pascalebaran kita tidak boleh lengah, karena berkaca pada masa sebelum pandemi, banyak terjadi mobilisasi dari daerah ke Ibu Kota. Di situlah momen yang dangat vital dan paling berisiko, sehingga seluruh jajaran Forkopimda di DKI, bahkan tetangga kita di daerah penyangga Ibu Kota juga diajak untuk berkolaborasi dalam mengendalikan mobilisasi warga tersebut,” pungkasnya (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.