Nurul Menang, Alasan PHK karena Efisiensi Akibat Pandemi COVID-19 Tidak Terbukti - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Nurul Menang, Alasan PHK karena Efisiensi Akibat Pandemi COVID-19 Tidak Terbukti

Nurul Menang, Alasan PHK karena Efisiensi Akibat Pandemi COVID-19 Tidak Terbukti

Share This

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM--Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta pada Rabu (31/3), memutuskan perkara PHK jurnalis kumparan, Nurul Nur Azizah. Dalam keputusannya, majelis hakim menyebut PHK tanggal 27 Juli 2020, batal demi hukum.

 

Majelis Hakim juga menyatakan PHK terhadap Nurul yang disebabkan oleh efisiensi tidak berdasar, sebagaimana pasal 164 ayat 3 UU ketenagakerjaan dengan alasan pandemi COVID-19 yang terjadi pada kumparan tidak terbukti.

 

Keputusan hakim sekaligus memperlihatkan bahwa majelis hakim sangat mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi. Termasuk juga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kumparan sebagai tergugat ternyata tidak selaras dengan Pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan.

 

Karena itu, Nurul berharap pihak Kumparan ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang melakukan PHK dengan dalih efisiensi, tidak sewenang-wenang terhadap karyawannya.

 

“Jangan takut dan ragu untuk memperjuangkan hak-hakmu sebagai pekerja. Kamu punya hak setara untuk mendapatkan kepastian hukum di pengadilan,” ujar Nurul.

 

Nurul juga mengingatkan tentang pentingya komunikasi dua arah yang proporsional, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

 

"Sebisa mungkin harus ada bipartit terlebih dahulu," kata Nurul.

 

Sementara itu, Ahmad Fathanah dari LBH Pers yang menjadi kuasa hukum di kasus Nurul, menegaskan bahwa putusan pengadilan ini telah menjawab dalih efisiensi kumparan yang tidak terbukti secara hukum, sebagaimana Pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Dan bukti kumparan mengenai kerugian perusahaan kumparan selama 2 tahun berturut-turut tidak relevan dalam perkara ini.

 

“Nyatanya, hingga saat ini kumparan masih tetap menjalankan operasional. Sedangkan di pasal tersebut, mengisyaratkan perusahaan itu harus dimaknai tutup operasional sebagai pra-syarat PHK,” ujar Ahmad di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

 

Hal senada juga disampaikan Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta Taufiqurrohman yang menyebut kasus Nurul sebagai preseden bahwa langkah perusahaan melakukan PHK dengan dalih efisiensi di masa pandemi, tidak serta-merta sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

 

"Hal ini terepresentasikan pada keputusan hakim di kasus Nurul," kata Taufiqurrohman.

 

Pada putusan hakim, menurut Taufiqurrohman, kasus PHK yang dilakukan oleh Kumparan karena alasan pandemi ternyata tidak terbukti. Kumparan melakukan PHK namun tetap melakukan perekrutan.

 

"Ini disebut hakim dalam putusannya sebagai restrukturisasi. Berarti selama ini apa yang menjadi dalih efisiensi karena perusahaan merugi pada situasi pandemi ini tidak benar," tegas Taufiqurrohman.

 

Sejauh ini, praktik PHK karena efisiensi banyak ditemui AJI Jakarta dan LBH Pers sejak posko pengaduan ketenagakerjaan dibuka pada Maret 2020. Data posko pengaduan tersebut menemukan 150 pengaduan, termasuk 28 kasus PHK.

 

"Dasar PHK pada pengaduan itu adalah karena merugi akibat kondisi pandemi. Karena itu, pekerja diharapkan kritis menyikapi situasi ini," terang Taufiqurrohman.

 

Selanjutnya, Taufiqurrohman mengimbau setiap jurnalis untuk menanyakan dasar keputusan PHK dengan meminta pembukuan keuangan perusahaan. "Sejauh ini, saya belum menemukan ada perusahaan yang transparan dengan kondisi keuangannya," pungkasnya.

 

Perjuangan Nurul selama 10 bulan ini telah membuahkan hasil. Hakim mengabulkan gugatan sebagian. PHK, menurut keputusan hakim, terjadi karena restrukturisasi di Kumparan, bukan berdasarkan dalih efisiensi perusahaan.

 

Sebelumnya, Nurul bersama teman-temannya telah masuk dalam list karyawan yang akan di-PHK oleh kumparan pada 22 Juni 2020. Lalu, pada 27 juli 2020, surat PHK sepihak dari perusahaan keluar dengan alasan efisiensi. (Jekson Simanjuntak)

 


 

 

 


Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad