Menko Polhukam Mahfud MD Pastikan Kasus Nurhadi Akan Diteruskan - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad


JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mahfud MD memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi, Sabtu 27 Maret 2021 malam di Surabaya akan diteruskan.

 

“Saya sudah mendengar dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pers, dan Polda Jawa Timur. Saya telah bicara dengan Kapolda (Jatim), kasus itu akan terus difollow up (ditindaklanjuti), ujar Mahfud saat berdialog dengan perwakilan AJI Indonesia dan LBH Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (1/4/2021) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

 

Mahfud juga menjelaskan jika penanganan kasusnya sudah memasuki pra-rekonstruksi dan Kapolda Jawa Timur akan menjelaskan posisi hukum dari kasus tersebut. "Kapolda menyatakan akan diteruskan kasusnya sampai jelas posisi hukumnya seperti apa,” kata Mahfud.

 

Menurut Mahfud, secara prinsip, pemerintah harus melindungi jurnalis. Pemerintah juga meyakini jurnalis bukan musuh, melainkan teman untuk mempercepat pengungkapan kasus korupsi.

 

"Oleh sebab itu, kita berharap pekerjaan jurnalis jangan diganggu. Siapa yang mengganggu jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin ditutupi atau ingin menutupi kesalahan orang lain,” tegasnya.

 

Mahfud juga menambahkan, Jika ingin mencari kebenaran, maka biarkanlah jurnalis bekerja. “Nanti kalau jurnalisnya salah kan ada mekanismenya tersendiri. Ada mekanisme internal di Dewan Pers berdasarkan kode etiknya tersendiri. Kalau masuk ke soal hukum ya ada hukumnya, tetapi jangan diganggu ketika sedang bekerja,” pungkasnya.

 

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Ika Ningtyas, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, Ketua bidang Advokasi AJI Indonesia Wawan Abk, dan Ketua Bidang Penyiaran AJI Indonesia Lexy Rambadeta.

 

Kepada Menko Polhukam, Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas menyampaikan, AJI meminta pemerintah serius menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami jurnalis, termasuk mengusut pelaku kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.

 

Ika mengingatkan, pembiaran kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi. Kekerasan yang menimpa Nurhadi bukan kali pertama terjadi. Sepanjang 2020, AJI mencatat terjadi 84 kasus kekerasan menimpa jurnalis di berbagai daerah. Sebagian besar kasus tersebut tidak pernah diusut oleh aparat.

 

“Pemerintah harus menunjukkan komitmen melindungi kebebasan pers dengan tidak membiarkan adanya impunitas terhadap para pelaku kekerasan yang telah merusak demokrasi kita," tegas Ika.

 

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menyampaikan, kekerasan yang menimpa Nurhadi merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers, karena selain pengiayaan, ada juga penghalang-halangan aktivitas jurnalistik, ketika para pelaku mematahkan simcard dan mereset telepon seluler Nurhadi.

 

“Kami mendorong penegak hukum untuk mengusut kasus ini dan mencari pelakunya. Hingga sekarang sudah dihadirkan dua terduga pelaku, tapi harapannya tidak berhenti di situ karena yang melakukan kekerasan banyak,” ungkap Ade.

 

Sepanjang 2020, Bidang Advokasi AJI Indonesia mencatat, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Ibu Kota Jakarta (17 kasus), disusul Malang (15 kasus), Surabaya (7 kasus), Samarinda (5 kasus), Palu, Gorontalo, Lampung masing-masing 4 kasus.

 

Adapun jenis kasus kekerasan yang dialami jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (25 kasus), kekerasan fisik (17 kasus), perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (15 kasus), dan ancaman atau teror 8 kasus. Sedangkan dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul pelaku tidak dikenal 9 kasus, dan warga 7 kasus.

 

Selain menyampaikan catatan kasus kekerasan terhadap jurnalis, perwakilan AJI Indonesia dan LBH Pers juga mengungkapkan maraknya kasus kekerasan di ranah digital dan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 

Menyikapi hal itu, Mahfud MD  berjanji akan menggelar pertemuan bersama Ketua Dewan Pers, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kapolri. (Jekson Simanjuntak)

 


Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad