Surat Edaran KPI Berpotensi Diskriminasi Kelompok Minoritas - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad


JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim menilai  Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan penyiaran pada bulan Ramadhan sangat multitafsir. AJI menilai surat edaran tersebut berpotensi menghalangi media memberitakan tentang hak-hak kelompok minoritas LGBT, masyarakat adat dan minoritas lainnya.

 

KPI sebagai lembaga negara, menurut Sasmito seharusnya memiliki tugas dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

 

"Selain itu, aturan KPI tersebut justru bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran yang mengatur penghormatan terhadap etika profesi," ujar Sasmito.

 

Pada tanggal 17 Maret 2021, KPI mengeluarkan Dalam ketentuan pelaksanaan butir (L), KPI menuliskan bahwa “Berkaitan ketentuan point b, selama bulan ramadan lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), hedonistik, mistik/horor/supranatural, praktek hipnotis atau sejenisnya, mengeksploitasi konflik dan/atau privasi seseorang, bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

 

Aturan yang termuat dalam poin (L) dan (M), sepengamatan Sasmito, justru menghambat profesi jurnalis dalam melakukan perannya untuk mendorong terwujudnya supremasi hukum, menegakkan Hak Asasi Manusia.

 

"Termasuk menghormati kebhinekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata Sasmito.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Ika Ningtyas menilai aturan dari KPI tersebut telah menghambat jurnalis untuk melakukan etika profesinya dalam bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk

 

Oleh karena itu, Ika Ningtyas menyerukan KPI untuk menghapus poin (L) yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 dan bisa berdampak pada pemberitaan.

 

"Seharusnya KPI membuat aturan lebih rinci dan detail agar tidak multitafsir dan berpotensi diskriminatif," tandas Ika. (Jekson Simanjuntak)


Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad