Polres Depok Didesak Tuntaskan Kasus Pencabulan “bruder Angelo” - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

   Polres Depok Didesak Tuntaskan Kasus Pencabulan “bruder Angelo”

Polres Depok Didesak Tuntaskan Kasus Pencabulan “bruder Angelo”

Share This

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mendesak Kepolisian Resor Depok segera menuntaskan penyidikan kasus pencabulan anak-anak yang pernah diasuh oleh Lukas Lucky Ngalngola, yang dikenal sebagai “bruder Angelo”.

 

Kedua lembaga juga mendesak kepolisian melakukan penelusuran dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini, karena anak-anak asuh tersebut diambil dari orang tua mereka yang berada di Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur.

 

Poengky Indarti dari Kompolnas mendesak Polres Depok melakukan upaya ekstra, seperti scientific crime investigation. “Misalnya kalau korban sulit diharapkan maka bisa pakai cara lain.

 

"Jadi saya berharap gunakan berbagai cara semaksimal mungkin, seperti CCTV atau hal-hal yang tidak terpikir,” ujar Poengky dalam acara bedah kasus pencabulan Angelo yang diadakan ECPAT bekerja sama dengan Mitra Imadei pada Minggu, 14 Maret 2021.

 

Nahar, Plt Deputi Perlindungan Anak di KPPA, merespons Polres Depok yang menyebut banyak kesulitan dalam penyidikan kasus itu. KPPA mendesak kepolisian menyelesaikan pemberkasan kasus tersebut.

 

“Serahkan saja berkasnya. Nanti jaksa yang menentukan. Jadi berkas itu harusnya naik saja. Kita beri kesempatan pada kepolisian dan kejaksaan untuk konsultasi ke kami,” lanjutnya.

 

Ipda Tulus Handani, yang mewakili unit PPA Polres Depok, mengatakan bahwa kepolisian telah mendapatkan petunjuk dari hasil visum. Salah satunya, hasil visum yang menunjukkan anus korban terluka.

 

“Atas dasar luka itu, kami periksa lagi korban saat dia di Handayani (panti milik Kementerian Sosial) tetapi korban tidak bisa menjelaskan luka tersebut. Kami juga berkoordinasi minta pendampingan psikologi untuk menggali keterangan korban,” terang Tulus.

 

Ermelina Singereta selaku kuasa hukum para korban sejak September 2020 mengatakan, seharusnya kepolisian menggunakan prinsip persamaan hak di muka hukum. Prinsip itu diperlukan demi tercapainya keadilan bagi korban.

 

“Kami sering sekali menanyakan perkembangan laporan kasus ini dan selalu memberikan informasi terkait dengan keberadaan pelaku. Namun sering terjadi perdebatan, karena berbeda pandangan terkait dengan penanganan kasus yang terkesan lamban,” kata Ermelina.

 

“Saat ini, kasusnya masih di tingkat lidik, dengan alasan kepolisian masih meminta keterangan tambahan dari korban, saksi dan perlu adanya visum et psikiatrikum," ujar Ermelina melanjutkan.

 

Judianto Simanjuntak, salah satu tim kuasa hukum korban meminta kepolisian berkoordinasi dengan mereka dan pihak terkait lainnya, mengingat kasus ini telah menyita perhatian publik.

 

Sementara itu, ahli hukum pidana Ahmad Sofian menduga Polres Depok telah melakukan malpraktik pada kasus yang telah dimulai sejak September 2019.

 

Sofian juga mempertanyakan mengapa terjadi penangguhan penahanan terhadap   tersangka Angelo, padahal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) belum dikeluarkan sejak September 2019. “Jadi statusnya masih tersangka. Kok mau diulang lagi ditetapkan sebagai tersangka?” tanya Sofian.

 

Livia Iskandar dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bahwa LPSK telah mengupayakan membantu kasus ini, namun belum mendapatkan persetujuan dari korban dan wali dari korban, Darius Rebong.

 

“Saya ingin bertanya, siapa yang menunjuk Darius Rebong sebagai wali karena menurut kami, Darius sangat tidak kooperatif. Ia sudah dihubungi berkali-kali tetapi tidak memberikan respons,” ujar Livia.

 

Darius merupakan pelapor kasus kedua pada September 2020 dan saat ini puluhan anak-anak yang dulunya diasuh Angelo tinggal di panti Darius di Depok.

 

Menanggapi kasus ini, Prof. Sulistyowati Irianto, Guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia turut menyatakan keheranannya.

 

“Dalam pengumpulan bukti, bila visum et repertum berbeda dengan keterangan korban, bisa dipahami. Korban berada pada situasi psikologis yang berat, sehingga keterangannya tidak jelas, tidak konsisten. Maka, keterangan korban harus diperlakukan secara khusus,” kata Sulistyowati.

 

Sulistyowati juga menilai penanganan kasus ini terkesan kaku, “legistis” hingga mengabaikan perspektif kemanusiaan. “Kejaksaan sudah memiliki Pedoman No. 1/21 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak yang memberi terobosan. Kiranya pedoman itu sangat membantu melindungi korban-korban kekerasan seksual semacam ini,” ungkap Sulistyowati.

 

Sulistyowati menilai, kasus ini adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, karena itu, "mohon segera dapat dijalankan akses keadilan bagi korban,” pungkasnya. (Jekson Simanjuntak)


Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad