LBH Jakarta Dorong Pembentukan Sub Direktorat Pidana Khusus Ketenagakerjaan di Kepolisian - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

LBH Jakarta Dorong Pembentukan Sub Direktorat Pidana Khusus Ketenagakerjaan di Kepolisian

LBH Jakarta Dorong Pembentukan Sub Direktorat Pidana Khusus Ketenagakerjaan di Kepolisian

Share This

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Pengacara Publik Citra Referandum yang mewakili LBH Jakarta mengingatkan tentang pentingnya penegakan hukum nasional, khususnya berkaitan dengan pidana ketenagakerjaan, saat bertemu perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Selama ini, LBH Jakarta menilai penanganan perkara pidana perburuhan di kepolisian tidak maksimal, karena institusi tersebut tidak memiliki Subdit Khusus Ketenagakerjaan.

 

"Sehingga banyak perkara pidana perburuhan ditangani oleh Subdit yang bersifat campuran yakni Subdit Sumdaling atau Tipidter," papar Citra.

 

Selama ini, desk tenaga kerja yang ada di kepolisian hanya menjadi ruang konseling untuk konsultasi hukum.  Sering kali laporan buruh ditolak saat konsultasi, dan didasarkan pada alasan subyektif aparat.

 

"Tak hanya itu, desk ini, membebankan pencarian alat bukti kepada pelapor yang jelas menyalahi KUHAP," kata Citra.

 

Menurut Citra, desk tenaga kerja lahir tanpa dasar hukum. Akibatnya, desk itu mengubah proses pelaporan dengan mewajibkan buruh melewati proses konsultasi terlebih dahulu sebelum laporan diterima.

 

"Selain itu, jumlah penyidik di kepolisian tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani," ungkap Citra.

 

Minimnya pengawasan kepolisian untuk memastikan kerja professional dengan menjunjung hukum dan HAM, juga menjadi catatan kritis LBH Jakarta. "Terlebih, kewenangan lembaga pengawas seperti Kompolnas sangat terbatas dan tidak memiliki kewenangan penindakan yang tegas," katanya.

 

Hal lain yang menjadi perhatian LBH Jakarta, seperti "sifat melawan hukum" dalam pidana ketenagakerjaan masih gamang. "Praktiknya menimbulkan tafsir yang beragam," kata Citra.

 

Juga tidak ada hukum formil khusus pidana perburuhan. Ditambah lagi, tidak ada jangka waktu yang jelas dalam proses pemeriksaan perkara. Termasuk, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pembuktian.

 

Di sisi lain, kapasitas dan kompetensi aparat dalam menangani perkara pidana perburuhan dinilai masih rendah hingga pelanggaran disiplin dan etik aparat penegak hukum kerap menjadi hambatan.

 

Munculnya ancaman serangan balik dari pengusaha kepada buruh yang melapor juga acap terjadi. "Ditandai dengan laporan balik oleh pengusaha untuk mengkriminalisasi buruh, hingga di-blacklistnya buruh oleh asosiasi pengusaha setempat, sehingga menyulitkan mencari kerja," kata Citra.

 

"Terakhir, kajian akademis dan ahli pidana perburuhan masih sangat sedikit, karena rendahnya jumlah perkara pidana yang berhasil diperiksa hingga putusan," pungkas Citra.

 

Dalam tanggapannya, Mufti Makarim, tenaga ahli madya Deputi V Kantor Staf Presiden menyatakan, “sesuai arahan Deputi V terkait langkah terdekat, pihaknya akan mendalami temuan LBH Jakarta".

 

Sementara terkait hambatan yang dihadapi saat berkomunikasi dengan Mabes Polri, Mufti berjanji akan menindaklanjutinya. "Akan coba follow up untuk mendiskusikannya dengan Mabes Polri, dimulai pada level As Ops (Asisten Kapolri Bidang Operasi) yang memiliki kewenangan pengendalian internal Polri," pungkasnya. (Jekson Simanjuntak)


Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad