Jurus Dangkal Menangkal PHK - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad


Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan tak ampuh mengerem PHK

Oleh : Jekson Simanjuntak


Pagi itu, 15 Oktober, Sri Rahmawati melangkahkan kakinya ke Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta. Niatnya berunjuk rasa bersama kawan-kawan buruh menentang pengesahan Undang-Undang Cipta kerja 5 Oktober lalu. Para buruh menolak beleid itu karena merugikan nasib mereka. 


Bagi para buruh, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan pukulan kedua di tahun ini setelah pandemi Covid-19 datang. Gara-gara pageblug datang, banyak perusahaan yang merumahkan karyawan dan tak lagi memberikan upah yang layak. "Sejak 10 April, sedikitnya 800-an teman-teman telah dirumahkan. Sekarang jumlahnya jauh bertambah," kata Rahma yang telah bekerja selama 15 tahun di PT Amos Indah Indonesia.


Menurut Rahma, perusahaan merumahkan karyawannya karena khawatir terpapar Covid-19. Sayangnya, dia mengatakan kebijakan tersebut tidak diikuti dengan pembayaran upah yang layak karena perusahaan berdalih sedang menderita kerugian karena orderan berkurang. "Padahal, teman-teman bertahan hidup hanya dengan mengandalkan upah," ungkap Ketua Basis Federasi Buruh Lintas Pabrik PT Amos Indah Indonesia ini.


Hasil survei Kementerian Tenaga kerja, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menemukan bahwa sebanyak 40 persen pekerja yang menjadi responden mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak pageblug datang. Sebanyak 9 persen mengaku pendapatannya menurun hingga di atas 50 persen.


Hasil survei periode 24 April hingga 2 Mei itu juga menunjukkan penurunan produksi sehingga menganggu likuiditas perusahaan. Ini menyebabkan kemampuan perusahaan membayar utang dan menimbulkan pengurangan jam kerja dan jumlah pekerja. Hasil survei itu menyebutkan 39,4 persen usaha terhenti dan sebanyak 57,1 persen mengalami penurunan produksi.


Atas dasar survei itu, pemerintah kemudian menerbitkan meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Aturan ini sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19.


Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan penurunan pendapatan pekerja dan produksi mempengaruhi pemenuhan kewajiban jaminan sosial seperti yang diamanatkan undang-undang. Salah satunya adalah program iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, dia menjelaskan, PP Nomor 49 Tahun 2020 bertujuan melindungi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-19. "PP diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih, setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19," kata Ida, saat membuka acara "Sosialisasi Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan", Kamis (9/9).


Ada tiga relaksasi dalam beleid itu. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. "Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya," kata Ida.


Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. Ketentuan relaksasi dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021. "Dengan penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap. Yang direlaksasi itu pembayarannya, tapi kalau manfaatnya justru tetap," katanya.


Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, kehadiran PP Nomor 49 Tahun 2020 sebagai kabar gembira bagi pemberi kerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Karena kita semua tahu, dampak Covid-19 ini begitu besar, di segala sektor, seperti, kesehatan, ekonomi, sosial dalam skala yg luar biasa," katanya.


Agus berkeyakinan relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat mengurangi terjadinya PHK. Pasalnya, kebijakan relaksasi iuran memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi pemberi kerja (perusahaan) dalam mengatur arus kas likuiditas yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan melanjutkan operasional perusahaan di tengah dampak pandemi Covid-19.


Senada dengan Agus Susanto, Ketua Dewan Pengurus Nasional Apindo Bidang Jaminan Sosial Dipa Susila menilai aturan itu sebagai angin segar bagi dunia usaha. Menurutnya, keringanan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ini bisa meringankan likuiditas dan menambah daya tahan perusahaan. “Yang akhirnya mencegah terjadinya PHK, yang akan mengurangi bertambahnya pengangguran di Indonesia,” katanya (9/9).


Tapi pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tak membuat nafas Rahma lega. Dia tak merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil pemerintah selama masa pandemi Covid ini. Alih-alih merasakan dampaknya, Rahma, panggilan akrabnya, belum mengetahui soal kebijakan itu. “Saya baru dengar,” tukasnya.


Yang pasti, dia berharap kebijakan pemerintah tetap pro pekerja. Sebagai aktivis buruh, dia menemukan banyak aturan yang tidak berpihak pada pekerja.  Salah satunya pengurangan jumlah uang pensiun karena pengusaha menolak membayarkan cicilan iuran. "Kami tidak ada kepastian soal jaminan pensiun jika sisa cicilan tidak dibayarkan pengusaha," ujar ibu dua anak ini.

 

Senada dengan Rahma, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih hanya mengetahui kebijakan itu lewat media massa. KPBI belum pernah mendapatkan undangan sosialisasi aturan itu dari pemerintah, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. "Di anggota juga belum menjadikan regulasi terbaru ini sebagai isu utama," katanya.

 

Padahal, menurut Jumisih, pemerintah suka mengundang atau memberi tahu lewat surat jika ada kebijakan baru tentang buruh. Jumisih mencontohkan seperti verifikasi keanggotaan serikat buruh atau peringatan Hari Buruh.

 

Jumisih sempat mencari tahu ke sejumlah human resources department di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Jawaban mereka tetap sama. Jumisih juga sempat bertanya ke para anggotanya. Jawaban yang dia peroleh ternyata pemotongan iuran masih seperti sebelumnya.

 

Angin segar bagi siapa

Bila relaksasi dianggap angin segar bagi pengusaha, sebaliknya tidak bagi buruh. Itulah yang dirasakan Jumisih. Dia berargumen bahwa PHK tetap marak terjadi di masa pandemi ini meski sudah ada relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, dia menilai pelonggaran itu tidak berkorelasi dengan PHK. Baginya, stimulus itu hanya memanjakan pengusaha.


Justru sebaliknya, dia melihat penundaan pembayaran cicilan iuran JP bisa memunculkan masalah baru bagi buruh yang masuk usia pensiun dan mencairkan jaminannya. ”J
ika harus menunggu perusahaan bayar tahun 2021 bisa repot karena butuh buat bertahan hidup," papar Jumisih.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar seiya sekata dengan Jumisih. Dia mengatakan, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bukanlah jurus jitu menghambat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sebab, dia menilai prosentase diskon JKK dan JKM sangat kecil yakni sebesar 0,24 persen dan 0,3 persen dari gaji pekerja. Jika ditotal jumlahnya 0.54 persen yang harus dibayarkan perusahaan setelah relaksasi. “Jumlahnya satu persen saja tidak sampai” katanya.

 

Perhitungannya begini. Timboel mencontohkan jika ada karyawan yang dibayar dengan gaji Rp 2 juta per bulan. Maka relaksasi yang didapatkan pengusaha sebesar Rp 10.800. Lalu relaksasi dikalikan selama enam bulan. Hasilnya Rp64.800. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan upah satu bulan.

 

Alasan lainnnya karena pemberian relaksasi itu tidak dilakukan secara otomatis kepada perusahaan. Perusahaan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BP Jamsostek. Setelah diajukan, BJ Jamsostek akan menilai, apakah sebuah perusahaan layak diberikan penundaan atau tidak. Jika BPJamsostek menganggap tidak layak, maka perusahaan itu tidak akan mendapatkan penundaan.

 

Salah satu syarat kelayakan perusahaan untuk memperoleh keringanan itu bila telah melunasi tunggakan pembayaran JKK dan JKM hingga 31 Juli 2020 terlebih dahulu. Menurut Timboel, persyaratan ini kurang tepat dan mengabaikan rasa keadilan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu. "Itu artinya perusahaan yang tidak mampu agak kerepotan," tandasnya.

 

Timboel juga melihat penundaan pembayaran iuran jaminan berpotensi merugikan buruh bila ternyata perusahaan tidak mampu membayar cicilan iuran yang tertunggak. Sebab, jaminan yang seharusnya didapatkan pekerja akan hilang karena tidak dibayarkan pengusaha.

 

Jika sejak awal niatnya membantu dunia usaha, Timboel mengatakan perusahaan yang rajin membayar iuran BJPS Ketenagakerjaan seharusnya tidak layak memperoleh pelonggaran. Timboel mencontohkan perusahaan seperti bidang telekomunikasi, logistik, transportasi yang tidak layak mendapatkan prioritas reklasasi.

 

Sebagai jalan keluar, Timboel mengusulkan ada klausul yang menyatakan semua peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak atas relaksasi asalkan tetap membayar tunggakan meskipun dengan mencicil. Hal itu mengacu pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dimana perusahaan yang menunggak selama enam bulan diberi kelonggaran untuk membayar tunggakannya dan selebihnya dicicil.

 

Agus memastikan khusus relaksasi penundaan iuran JP tidak mengurangi hak manfaat jaminan pensiun peserta. "Hak manfaat jaminan pensiun peserta tetap diberikan sesuai ketentuan PP 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun," tegas Agus.

 

Menurut Agus, relaksasi penundaan iuran JP hingga 99 persen sebagaimana diatur dalam PP 49 Tahun 2020 diberikan terhadap iuran bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Atas iuran yang diminta ditunda pembayaran iurannya, pekerja dan pemberi kerja wajib melunasinya, mulai paling lambat Mei 2021 sampai dengan April 2022. Semoga.

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad