Desak Revisi PP 109/2012, KOMPAK Somasi Menkes Terawan - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad


JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) menyampaikan Surat Peringatan Somasi 1 kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 


KOMPAK meminta Terawan segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Surat somasi disampaikan langsung oleh perwakilan KOMPAK, Tulus Abadi, dan diterima oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Rizkiyana Sukandhi Putra.

 

Dalam somasinya, KOMPAK mendesak Kementerian Kesehatan segera menyelesaikan revisi PP 109/2012 yang telah tertunda lebih dari 2 tahun.

 

“Seharusnya revisi dilakukan dalam kurun satu tahun sejak 3 Mei 2018 berdasarkan Keppres No 9 tahun 2018. Tapi hingga saat ini proses revisi PP 109/2012 justru melambat, bahkan berhenti tanpa ada kejelasan lebih lanjut,“ ujar Tulus, yang juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

 

Menurut Tulus, revisi PP 109/2012 adalah wujud nyata komitmen Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI sebagai otoritas kesehatan, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman bahaya produk tembakau.

 

Tulus juga menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sudah mengamanahkan revisi PP 109/2012 yang seharusnya dilakukan. Didalamnya mengandung butir-butir pengendalian konsumsi produk tembakau, seperti: pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan kesehatan bergambar, hingga penguatan layanan berhenti merokok.

 

"Semua itu demi mencapai target penurunan prevalensi perokok anak menjadi 8,7% pada 2024 sesuai RPJMN tahun 2020-2024," ungkap Tulus.

 

Sementara itu, data Riskesdas menyebutkan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2% (tahun 2013) menjadi 9,1% (tahun 2018). Padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menargetkan perokok anak harusnya turun menjadi 5,4% pada 2019.

 

Tulus juga menambahkan, salah satu aturan revisi PP 109/2012 peringatan kesehatan bergambar bahaya merokok. “Ini merupakan cara paling efektif dan murah untuk memberi informasi dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok, terutama pada perokok pemula,” kata Tulus.

 

Saat ini, ukuran peringatan kesehatan bergambar di Indonesia jauh lebih kecil jika dibandingkan negara-negara lain, bahkan merupakan yang terkecil di Asia Tenggara, yaitu perbesaran pencantuman hanya 40%.

 

"Sedangkan di Vietnam dan Filipina mencapai 50%, Myamar 80%, India 85%, Thailand 85%, dan Timor Leste sudah 92,5%. Malaysia 55%, Singapura 75%," ungkap Tulus.

 

Juru bicara KOMPAK lainnya, Lisda Sundari menyebut, aturan revisi PP 109/2012 sangat penting untuk melindungi anak, yakni dengan pelarangan total iklan dan promosi rokok.

 

Menurut Lisda, berbagai studi menunjukkan terpaan iklan dan promosi rokok sejak dini meningkatkan persepsi positif dan keinginan untuk merokok. Studi Uhamka 2007 menunjukkan, 46,3% remaja mengaku iklan rokok mempengaruhi mereka untuk mulai merokok.

 

"Studi Surgeon General menyimpulkan bahwa iklan rokok mendorong perokok meningkatkan konsumsinya dan mendorong anak-anak untuk mencoba merokok, serta menganggap rokok adalah hal yang wajar (WHO 2009)," papar Lisda yang juga Ketua Lentera Anak.

 

Labih jauh, Lisda mengatakan, “Sangat mustahil menurunkan prevalensi perokok anak bila tidak ada komitmen pemerintah membuat regulasi tembakau yang kuat dan tegas."

 

Sementara itu, Bappenas telah memproyeksikan pravelensi perokok anak usia 10-18 tahun akan meningkat menjadi 16% pada 2030, bila tidak ada upaya dan komitmen kuat dari seluruh sektor.

 

"Disinilah urgensi mengapa revisi PP 109/2012 sangat penting untuk melindungi anak,” kata Lisda.

 

Tulus Abadi dan Lisda Sundari secara tegas mendesak Menteri Kesehatan sesegera mungkin menyelesaikan revisi PP 109/2012. “Selesaikan Revisi PP 109/2012 tahun ini juga. Jangan sampai visi Presiden untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing tidak tercapai karena revisi PP 109/2012 belum juga dilaksanakan,” pinta Tulus.

 

Sementara itu, menurut Lisda, industri rokok menggunakan strategi iklan, promosi dan sponsor yang massif untuk membidik anak muda sebagai target pasar guna mendapatkan perokok pengganti yang akan menjamin keberlangsungan bisnisnya. 

 

Kuasa hukum KOMPAK yang tergabung dalam Solidaritas Advokad Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) juga meminta Kemenkes segera merespon Surat Peringatan Somasi 1 dalam jangka waktu 14 X 24 jam, terhitung sejak surat somasi diterima.

 

“Jika tidak diindahkan, maka SAPTA sudah menyiapkan langkah lanjutan yakni mengajukan pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia,” kata Ari Subagio, juru bicara SAPTA.

 

Menanggapi itu, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Rizkiyana Sukandhi Putra memastikan surat somasi telah diterima, dan akan menyampaikannya ke pimpinan. Selanjutnya, akan dibahas di internal Kementerian Kesehatan.

 

"Tapi proses ini berjalan terus loh. Tidak berhenti. Kami sangat berterima kasih dengan masukan ini dan pimpinan akan segera mengambil sikap," ujar Rizkiyana Sukandhi Putra

 


Peserta aksi damai di depan gedung Kemenkes hadir dengan beragam poster yang meminta pemerintah segera merevisi PP 109/2012. Foto: Jacko Agun/Mediajakarta.com.
 

Di dalam surat somasi, sejumlah pegiat pengendalian konsumsi rokok yang tergabung dalam KOMPAK ikut menyatakan sikap. Mereka adalah: Ketua Lentera Anak Lisda Sundari,  Ketua Yayasan KAKAK Shoim Sahriyati, Ketua Lembaga Perlindungan Tunas Bangsa Siti Hikmawati, Ketua Yayasan Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda, dan Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak.

 

Penyampaian somasi kepada Menkes Terawan di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, sebelumnya didahului oleh aksi damai, sejak pukul 08.00 WIB. Dalam aksinya, para peserta kompak mengenakan masker dan topi bertuliskan #RevisiPP109.

 

Selain aksi damai di depan Kementerian Kesehatan RI, aksi juga dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, yang diikuti oleh ratusan peserta. Aksi itu untuk menghormati protokol kesehatan yang berlaku dan untuk memfasilitasi masyarakat luas yang ingin juga memberikan dukungan terhadap penyelesaian revisi PP 109/2012.

 

Masyarakat juga dapat memberikan dukungan agar Menteri Kesehatan segera menyelesaikan revisi PP 109/2012 melalui website www.delapankomatujuh.org. (Red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad