Mungkinkan Ada Agenda Besar Asing Menguasai Aset Negara Melalui RUU Cipta Kerja - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Mungkinkan Ada Agenda Besar Asing Menguasai Aset Negara Melalui RUU Cipta Kerja

Mungkinkan Ada Agenda Besar Asing Menguasai Aset Negara Melalui RUU Cipta Kerja

Share This




Oleh : Sari Nurmala Sari, S.H*  

RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan 5 Oktober 2020 harus disoroti oleh seluruh komponen masyarakat. Pasalnya, dalam prosedur pembuatannya serta substansi yang termuat didalamnya diduga mengandung banyak penyimpangan. Tak sedikit yang mengira bahwa persoalan RUU Cipta Kerja hanya persoalan buruh semata. Padahal agenda besar yang tak kalah penting untuk dikritisi terdapat dalam bab X yaitu terkait Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Muatan pasal dalam klaster ini berpotensi membuat negara Indonesia kehilangan banyak aset negara maupun aset BUMN.

Berawal dari Pasal 157 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang dijadikan investasi Pemerintah Pusat pada Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan menjadi aset Lembaga yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab Lembaga.”

Merujuk pada pasal diatas, terdapat penggunaan frasa “dipindahtangankan” serta “menjadi milik”.  Artinya, pasal ini menerangkan bahwa aset negara dan aset BUMN dapat beralih menjadi milik dan tanggung jawab Lembaga. Lantas apa yang dimaksud dengan Lembaga dalam pasal tersebut? Menurut Pasal 154 ayat (3) RUU Cipta Kerja bahwa Lembaga merupakan entitas baru yang diberi kewenangan khusus dan/atau bersama dengan Menteri keuangan untuk mengelola investasi Pemerintah Pusat. Lembaga ini disebutkan berbadan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Secara spesifik dalam Pasal 165 ayat (1) Lembaga yang dimaksud bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lalu dimana potensi negara akan kehilangan aset-asetnya melalui RUU Cipta Kerja ini?

Menurut Pasal 157 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa:

“Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang dijadikan investasi Pemerintah Pusat pada Lembaga, dengan persetujuan Lembaga dapat dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga.”

“Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara jual beli, dijadikan penyertaan modal, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka aset negara dan aset BUMN yang dijadikan investasi selanjutnya  beralih menjadi milik LPI. Aset yang sudah menjadi milik LPI, kemudian dapat dipindahtangankan secara langsung kepada Perusahaan Patungan yang dibentuk oleh LPI. Adapun peralihan aset dari LPI kepada perusahaan patungan dapat dilakukan dengan cara jual beli, dijadikan penyertaan modal atau cara lain lainnya. Lalu, apakah subjek hukum “perusahaan patungan” yang dimaksud? Nomenklatur “perusahaan patungan” dalam RUU Cipta Kerja tidak jelaskan secara tegas apa dan bagaimana wujudnya, akan tetapi merujuk Pasal 159 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa pembentukan perusahaan patungan merupakan kerja sama dengan pihak ketiga. Selain perusahaan patungan, terdapat istilah entitas khusus dalam Pasal 158 ayat (3) yang secara lengkap menyatakan:

“Lembaga dapat melaksanakan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan entitas khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.”

Makna entitas khusus yang berbentukbadanhukum Indonesia ataubadan hukum asing seolah sengaja dibuat ambigu oleh para perumus RUU ini. Apakah entitas khusus ini juga termasuk perusahaan patungan atau berbeda? RUU ini hanya memuat 12 butir ketentuan umum dalam Pasal 1 yang diantaranya tidak mengatur makna entitas khusus badan hukum asing. Padahal banyak sekali nomenklatur baru dalam RUU Cipta Kerja. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal juga tidak diterangkan apa itu entitas khusus badan hukum asing. Namun demikian frasa ini ditemukan dalam penjelasan Pasal 154 ayat (4) huruf b:

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengelolaan aset” adalah antara lain kegiatan akuisisi, pengelolaan, restrukturisasi perusahaan (saham maupun aset tetap, divestasi, dan lain-lain yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung baik dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui pembentukan entitas khusus baik berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing).

Pasal 158 ayat (3) dan penjelasan Pasal 154 ayat (4) huruf b menjadi sangat sensitif karena terdapat  frasa “badan hukum asing”. Dalam rangka melaksanakan investasi serta kegiatan pengelolaan aset, entitas khusus berbadan hukum asing dibentuk oleh LPI. Maka dalam pembentukannya, entitas badan hukum asing tersebut akan beririsan dengan masalah penyertaan modal dan persoalan kepemilikan aset yang bersumber dari negara. Tersirat dalam Pasal 158 ayat (3) jo. Pasal 157, entitas khusus badan hukum asing nantinya akan mendapatkan fasilitas penyertaan modal yang bersumber dari negara. Meksipun dalam Pasal 159 ayat (2) disebutkan berasal dari aset LPI akan tetapi muara dari aset LPI adalah berasal dari negara. Bahkan jika yang dimaksud entitas khusus berbadan hukum asing termasuk dalam perusahaan patungan atau penanganannya dipersamakan dengan perusahaan patungan maka besar kemungkinan aset negara dan aset BUMN dengan mudah beralih kepada asing. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 157 ayat (5), (6):

Aset negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menjadi aset perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga....”

“Aset badan usaha milik negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menjadi aset perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga...”

Jika aset negara dan aset BUMN beralih ke asing maka bagaimana nasib bangsa ini ke depan?

Hal lain yang perlu dikritisi dalam bab X adalah menyangkut kerugian negara dalam pengelolaan investasi oleh LPI. Dalam RUU ini disebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh LPI dalam mengelola aset negara dan aset BUMN bukan merupakan kerugian negara. 

Padahal dalam Pasal 158 ayat (1) disebutkan bahwa modal LPI berasal dari penyertaan modal negara dan atau sumber lainnya. Adapun modal awal LPI berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) bersumber dari penyertaan modal negara yang apabila modal LPI berkurang secara signifikan Pemerintah dapat menambah kembali modal LPI. Selain dana tunai sebesar itu, modal awal LPI dapat berupa barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau PT dan atau saham milik negara pada BUMN atau PT. 

Selain penyertaan modal yang bersumber dari modal negara dan atau sumber lainnya, dana investasi Pemerintah Pusat yang dikelola oleh LPI adalah bersumber dari aset negara, aset BUMN dan/atau sumber lain yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 ayat (1). Lantas, jika modalnya bersumber dari negara dan dana investasinya berasal dari aset negara serta aset BUMN, kenapa justru saat terjadi kerugian bukan dianggap sebagai kerugian negara? Ini jelas absurd.

Saktinya undang-undang ini, apabila terjadi kerugian atas investasi aset negara dan aset BUMN yang dikelola LPI maka Menteri Keuangan, pejabat Kementerian Keuangan, dan organ dan pegawai LPI, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum jika memenuhi hal-hal yang diatur dalam Pasal 163 RUU ini. Padahal dalam Pasal 161 audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI ternyata bukan lagi ranah Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetapi dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada BPK dan OJK. Mirisnya, penunjukan auditor lembaga tersebut ditunjuk oleh Dewan Pengawas yang faktanya sekaligus merupakan organ LPI. Artinya dia yang mengelola, dia juga sekaligus dapat menunjuk siapa yang mengauditnya. Padahal, Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely.

Dengan demikian potensi penyimpangan dalam hal audit terbuka lebar serta kemungkinan hilangnya aset negara dan aset BUMN semakin besar. 

Tak cukup sampai disitu, RUU ini juga melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan aset LPI kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman. Patut dicurigai RUU Cipta Kerja ini, memberi ruang gerak seluas-luasnya kepada LPI dalam mengelola aset negara dan aset BUMN akan tetapi berbanding terbalik dengan pertanggungjawabannya. Bahkan LPI seolah cenderung diberi imunitas agar tak tersentuh oleh hukum.

Perlu digarisbawahi, jika potensi kehilangan aset negara dan aset BUMN cukup besar bahkan diduga bisa beralih kepada asing maka apa untungnya RUU Cipta Kerja untuk rakyat Indonesia?

Bapak Presiden yang terhormat, anggota dewan terhormat, para menteri serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan RUU ini, saya sebagai praktisi hukum yang juga mewakili sebagian rakyat Indonesia mempertanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, untuk siapa sebenarnya RUU Cipta kerja ini disahkan? Kenapa RUU Cipta kerja sarat akan kepentingan asing?

Padahal amanat konstitusi yang disusun oleh para founding fathers, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Tidakkah anda memikirkan bagaimana nasib generasi bangsa akibat lahirnya RUU ini? Jangan sampai kami menduga RUU Cipta Kerja ini menjadi payung hukum untuk mengkhianati  Rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijabarkan tersebut diatas serta persoalan pada klaster lain dalam RUU CK yang juga mengusik hati nurani kami,  maka dengan tegas kami menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law demi keutuhan NKRI.

Wassalam. 

*disclaimer: Kajian hukum ini didasarkan pada draft RUU yang beredar di media online.

*Penulis adalah  Praktisi Hukum

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad