Kenaikan Cukai Rokok, Selamatkan Anak Indonesia - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok kedua tertinggi di dunia, yakni 62,9% laki-laki usia di atas 15 tahun adalah perokok. Selain itu, 9,1% anak usia 10-18 tahun juga telah mulai merokok.


Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Rizkiyana Sukandhi Putra, menyebut tingginya konsumsi rokok di Indonesia karena rokok dapat diakses dengan mudah, dimana saja dan kapan saja. Tidak hanya itu, anak-anak dan remaja, serta keluarga miskin dapat menemukan rokok dengan harga murah.


"Karena rokok dapat dibeli dengan harga yang sangat murah. Dengan Rp.1000 saja per batang, rokok bisa dibeli secara eceran," ujar Rizkiyana.


Di saat bersamaan, Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030. Karena itu, Rizkiyana menekankan agar investasi yang dilakukan, harus benar-benar memperhatikan kesehatan masyarakat.


"Sehingga jangan sampai menjadi bonus demografi menjadi disaster demografi," katanya.


Jika Indonesia ingin membangkitkan perekonomianya, maka kesehatan masyarakat menjadi hal penting yang seharusnya dipulihkan terlebih dahulu. Karena itu, Rizkiyana berharap, jika pemerintah ingin mendiskusikan lebih jauh tentang produk-produk tembakau, maka tidak hanya berbicara tentang kesehatan semata.

 

"Tetapi juga bagaimana kesehatan itu bisa menjadi investasi di masa depan, dan harus bisa meningkatkan produktivitas," pinta Rizkiyana.

 

Pasalnya, fakta membuktikan jika rokok turut andil memperparah jurang kemiskinan, karena kebanyakan perokok berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Sementara dampak kecanduan  rokok, telah mendorong penggunanya terus membelanjakan uangnya untuk membeli rokok, yang kini menjadi kebutuhan primer.

 

Oleh karena itu, Rizkiyana  berharap pemerintah tidak membuat kebijakan yang sifatnya kontraproduktif. Karena jika ingin masyarakatnya sehat, maka mau tidak mau produksi turunan tembakau harus dikendalikan. "Dan penting untuk mendesain ulang, bagaimana kita bisa mewujudkannya," ungkap Rizkiyana.

 

Survei PKJS UI (2018) Harga Rokok Harus Naik

Survei yang dilakukan PKJS UI pada tahun 2018 menemukan data, bahwa perokok berpikir untuk berhenti merokok, jika harganya dinaikan hingga Rp70.000 per bungkus. Sayangnya angka tersebut masih jauh dari kenyataan.

 

Sari, Salah satu Ketua RW di Kelurahan Rawajati, menyebut harga sangat mempengaruhi konsumsi rokok di tengah masyarakarat. Oleh karena itu, Sari mendukung jika harga rokok dinaikkan, karena hal itu membuka peluang bagi anak-anak tidak lagi membeli rokok.

 

"Hal ini sejalan dengan survei PKJS UI, dimana 88% dari 1000 responden mendukung harga rokok harus naik", ujar Sari saat menghadiri acara "Simposium menuju Pemilu Harga: Hadiah untuk Indonesia" pada 29 September 2020.

 

Selain itu, sebanyak 87% dari 263 responden non-perokok yang memiliki anggota keluarga perokok, mendukung kenaikan harga rokok. Menurut Sari, hal itu menjadi keinginan agar anggota keluarganya berhenti merokok.

 

"Jadi benar, harga rokok sangat mempengaruhi daya beli masyarakat", tegasnya.

 

Tak hanya itu, Sari juga menemukan banyak anak-anak yang lahir dari keluarga perokok, memiliki pertumbuhan berat badan lebih rendah 1.5Kg, ketimbang anak-anak yang bukan dari keluarga perokok.

 

"Selain itu, tinggi badan anak-anak keluarga perokok, lebih rendah 0,34 Cm dibandingkan anak bukan keluarga perokok," ungkap Sari merujuk pada survei PKJS UI.

 

Lebih jauh, Sari menyebut, proporsi pengeluaran untuk rokok, mengalami kenaikan lebih dari 3.6% di tahun 1993, menjadi 5.6% di tahun 2014. Kenaikan pengeluaran untuk rokok ini dibarengi dengan penurunan proporsi pengeluaran penting, seperti sumber protein dan karbohidrat.

 

"Dari 10.1% di tahun 1993, menjadi 7.8% di tahun 2014. Serta sumber karbohidrat dari 8.6% turun menjadi 7.3%," katanya.

 

Dari data dan fakta diatas, Sari menyimpulkan bahwa harga rokok yang murah, mengakibatkan uang yang dikumpulkan masyarakat akan digunakan untuk membeli rokok. Bukan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak dan keluarganya.

 

Menyelamatkan Petani Tembakau?

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi konsumsi tembakau (hisap dan kunyah) pada usia lebih dari 15 tahun di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 62,9% (laki-laki) dan 4,8% (perempuan).

 

Sedangkan prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun terus meningkat, yaitu 7,2% pada tahun 2013 dan naik hingga 9,1% pada tahun 2018. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, rokok konsisten menyumbang kemiskinan terbesar kedua setelah beras pada masyarakat perkotaan (11,07%) maupun perdesaan (10,21%).

 

"Di sisi lain, industri tembakau terus menyampaikan naratif yang mengedepankan pentingnya produk tembakau dalam suatu perekonomian," ujar Suci Puspita Ratih, tim peneliti PKJS-UI.

 

Salah satu narasi mereka adalah kebijakan pengendalian tembakau berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja di sektor tembakau, khususnya petani tembakau.

 

"Sayangnya, berbagai studi secara konsisten menunjukkan bahwa petani tembakau mendapatkan keuntungan yang kecil dan bahkan merugi di beberapa konteks," papar Suci Puspita.

 

Hal senada juga diungkapkan Rizkiyana Sukandhi Putra, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes yang menyebut kondisi saat ini seharusnya bisa dikoreksi. Misalnya terkait peningkatan jumlah perokok anak dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan negara.

 

"Juga seberapa pengaruhnya terhadap tenaga kerja di sektor tembakau, termasuk juga terhadap petaninya," kata Rizkiyana.

 

Ternyata, menurut Rizkiyana, dari penelitian yang dilakukan Kemenkes ditemukan bahwa jenis tembakau yang banyak digunakan untuk industri rokok saat ini adalah jenis Virginia.

 

"Jenis tembakau ini tidak ada di Indonesia. Jadi perusahaan rokok harus impor," tegasnya.

 

Ketika tembakau Virginia ternyata harus diimpor, Rizkiyana bertanya, "bagaimana dengan nasib petani tembakau kita? Mampukah mereka meningkatkan pendapatan, jika perusahaan rokok menggunakan bahan impor?".

 

Selain itu, perusahaan rokok di Indonesia kebanyakan menggunakan filter. Uniknya, filter tersebut tidak dilinting, sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.

 

"Dan sekarang ini, semua kegiatan produksi telah digerakkan secara mekanis, menggunakan mesin. Bukan manual seperti dulu", kata Rizkiyana.

 

Dan setelah dihitung-hitung, menurut Rizkiyana, jika sebelumnya perusahaan rokok mampu  mempekerjakan orang dalam jumlah banyak, kini jumlahnya jauh berkurang.

 

"Dari yang sebelumnya 10 tenaga kerja berkurang menjadi 2 hingga 4 orang saja. Artinya dari sisi tenaga kerja, justru terjadi pengurangan," papar Rizkiyana.

 

Karena itu, Rizkiyana khawatir, jika apa yang dilakukan oleh industri rokok, utamanya terkait  menyelamatkan masa depan pekerja di industri tembakau, justru bertolak belakang dan tak lebih sebagai pembenar semata.

 

"Karena yang terjadi justru pengurangan tenaga kerja," ujar Rizkiyana.

 

Lebih jauh, Rizkiyana mempertanyakan kemana rokok-rokok itu dijual? Temuan di lapangan membuktikan, rokok tersebut ternyata dijual kepada masyarakat Indonesia sendiri.

 

"Siapa masyarakat kita? Saya lihat di beberapa waktu yang lalu, produksi rokok dikampanyekan ke anak-anak SD, SMP hingga SMA, semacam itu," ungkapnya.

 

"Melalui apa?" tanya Rizkiyana. Jawabnya, melalui kegiatan olah raga, acara-acara berlebel kebudayaan dan banyak lagi jenisnya.

 

"Dikenalkan dengan itu. Saya heran manakala kita berkunjung ke daerah, kita dikasih warna tertentu tanpa tulisan. Anak-anak tentu mengenalinya dengan mudah", ujar Rizkiyana.

 

Kondisi itu seakan menguatkan studi lanjutan PKJS-UI pada tahun 2019 terhadap 10 anggota keluarga penerima bantuan sosial di Kota Malang dan Kabupaten Kediri. Hasilnya, keluarga penerima Program Keluarga Harapan masih belum mampu memenuhi kebutuhan penting, akibat pengeluaran untuk belanja rokok.

 

Selain menjadi beban bagi keluarga miskin, tingginya konsumsi rokok dalam jangka panjang menyebabkan penyakit kronis tidak menular yang membutuhkan biaya pengobatan besar.

 

Serupa dengan studi PKJS-UI, kajian Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) pada 2019 menemukan fakta jika beban ekonomi merokok mencakup biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost) sebesar 446.73 triliun rupiah atau setara  2.9% pendapatan nasional bruto.

 

Beban biaya ini diperkirakan akan terus meningkat jika prevalensi perokok saat ini tidak dikendalikan. Salah satunya menggunakan instrumen kebijakan cukai.

 

Cukai Rokok Jauhkan Perokok Anak

Sejak 1 Januari 2020, Pemerintah telah menaikkan tarif cukai produk tembakau yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, utamanya perokok anak. Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan untuk menaikkan kembali cukai produk hasil tembakau di tahun 2021 mendatang.

 

Kenaikan cukai produk tembakau sebagai pajak dosa harus dikendalikan, karena berkaitan dengan kebijakan strategis yang mampu mempengaruhi penentuan harga rokok di pasaran.

 

Direktur Tanaman Semusim & Rempah, Kementerian Pertanian Hendratmojo Bagus Hudoro, menjelaskan bahwa kebijakan cukai ditetapkan dengan perencanaan yang matang oleh Kementerian Keuangan, termasuk dengan jenis dan besarannya.

 

"Jika telah ditetapkan, seharusnya ada korelasi dengan pembelian konsumsi rokok dan diharapkan terjadi penurunan konsumsi rokok bagi anak-anak hingga usia 18 tahun," ungkapnya.

 

Hanya saja, dari sisi penerimaan cukai akan berlaku positif jika menjadi sumber devisa negara untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

 

"Sebagian lainnya juga dialokasikan untuk kegiatan di sektor pertanian," papar Hendratmojo Bagus.

 

Hendratmojo Bagus berharap, dengan adanya kenaikan cukai, juga berdampak terhadap tatanan dan kesejahteraan petani. "Karena seperti kita ketahui, masalah petani tembakau dengan kondisi yang ada sekarang memang terdampak," ungkap Hendratmojo Bagus.

 

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, produksi tembakau lokal tidak mampu diserap oleh industri karena beberapa faktor. Karena itu, Hendratmojo Bagus berpendapat, jika memang yang dikedepankan adalah upaya pengendalian produk tembakau, maka petani selaku produsen tetap harus diperhatikan.

 

Selanjutnya, jika  pengendalian produk tembakau bertujuan menyelamatkan masa depan anak-anak selaku penerus bangsa, maka harus ada aturan ketat. Sehingga rokok sebagai produk tembakau tidak dijual bebas dan sebaiknya tidak mudah diakses anak-anak.

 

"Atau mungkin juga ada regulasi khusus tentang rokok hanya dipasarkan di luar Indonesia," usul  Hendratmojo Bagus.

 

Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini menurut Hendratmojo Bagus agak kontradiksi. Pasalnya, selama masih ada industri rokok dan ada upaya pengendalian produk tembakau,  yang terjadi kemudian adalah impor tembakau dari luar negeri.

 

"Ini artinya akan bertentangan dengan keinginan pemerintah. Inginnya mengendalikan perokok dengan mengendalikan produk tembakau, tapi yang terjadi impor besar-besaran," jelas Hendratmojo Bagus.

 

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali menegaskan jika kenaikan cukai produk hasil tembakau akan meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima oleh daerah, dimana salah satunya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas bahan baku.

 

"Namun sejauh ini, petani mengaku belum pernah menerima bantuan yang berasal dari DBH CHT, sehingga pemanfaatan DBH CHT untuk petani masih perlu dioptimalkan," ungkap Pungkas Bahjuri

 

Selain itu, kenaikan tarif cukai produk tembakau akan digunakan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi COVID-19, termasuk memberikan perlindungan kelompok rentan (anak-anak, perempuan, keluarga miskin).

 

"Hadiah turunannya adalah penurunan prevalensi perokok anak, penekanan stunting dan penyakit-penyakit tidak menular berisiko kematian, serta peningkatan pembangunan daerah melalui pajak rokok daerah," kata Pungkas Bahjuri.

 

Oleh karena itu, Pungkas Bahjuri menilai, "sebagai bangsa yang besar dan bertanggung jawab pada 270 juta rakyatnya, Indonesia harus pulih kembali, termasuk menjauhan rokok dari jangkauan anak-anak"

 

Selama ini, proses penentuan tarif cukai rokok dilakukan Kementerian Keuangan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Hanya saja, penentuan tarif setiap tahunnya selalu diwarnai perdebatan antara pendukung upaya pengendalian tembakau dan pendukung industri rokok.

 

Peneliti PKJS-UI Suci Puspita Ratih menilai keengganan Kementerian Keuangan untuk mengambil kebijakan cukai yang efektif kebanyakan dikarenakan kekhawatiran akan rokok ilegal dan dampaknya terhadap industri kecil, serta pekerja dan petani yang bergantung pada industri tembakau.

 

Namun demi investasi di bidang kesehatan dan produktivitas, maka kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai produk tembakau adalah pilihan tepat, terutama di masa sulit menuju resesi saat ini.

 

"Karena hasil riset kami membuktikan, semakin tinggi kenaikan cukai, semakin besar hadiah yang didapatkan,"tandasnya. (Jekson Simanjuntak)

 

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad