The Indonesian Institute: PSBB Total Bawa Implikasi Tak Mudah - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad


JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah menilai kebijakan PSBB total DKI Jakarta akan membawa implikasi yang tidak mudah. Jika DKI Jakarta kembali melakukan kebijakan PSBB Total, maka proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat.

“Semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah menjadi negatif. Semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Artinya, kegiatan bekerja, berproduksi, berbelanja, dan aktivitas ekonomi lainnya dipaksa berhenti kembali," ujar Rifki.

Kondisi ini, menurut Rifki, akan berdampak luas kepada perekonomian secara agregat, terlebih DKI Jakarta menjadi penopang perekonomian Indonesia.

Namun, Rifki mengakui jika sektor ekonomi tidak dapat berjalan optimal jika sektor kesehatan belum dapat diatasi. Selama vaksin belum diproduksi secara massal, maka protokol kesehatan juga harus terus di jalankan.

“Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan krisis ekonomi, kita perlu mengatasi krisis kesehatan terlebih dahulu. Dengan demikian, trade off antara ekonomi dan kesehatan tidak akan terjadi,” ujar Rifki dalam keterangan pers tertulis TII di Jakarta (11/9).

Rifki menyarankan pemerintah menyukseskan kebijakan PSBB tanpa membawa trade off yang berat bagi perekonomian. Pertama, untuk membuat kebijakan PSBB Total mampu berjalan sukses, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan pengawasan secara ketat bagi warganya.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan para wali kota hingga jajaran pemangku kepentingan hingga level mikro di masyarakat, seperti ketua RT/RW melakukan pengawasan secara ketat pelaksanan PSBB Total. Dengan demikian, kebijakan PSBB dapat berjalan efektif,” katanya. 

Kedua, kebijakan PSBB akan bias kepada kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di luar rumah. Kebijakan PSBB total memaksa semua orang beraktivitas dari dan di rumah. Maka, para pelaku bisnis, pekerja, maupun pihak terkait lainnya akan kehilangan biaya peluang/ opportunity cost yang mereka dapatkan jika bekerja/ beraktivitas di luar rumah.

“Oleh sebab itu, Pemprov DKI harus memberikan insentif bagi warganya untuk tinggal di rumah. Putaran berikutnya istrumen pemberian bantuan sosial, baik itu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, kartu prakerja, hingga program keluarga harapan, atau pun bantuan listrik lainnya harus memiliki nafas yang panjang,” ujar Rifki lebih lanjut.

Menurut Rifki, pemberian bantuan sosial harus diperpanjang minimal hingga pertengahan tahun 2021. Sebab, belum dapat dipastikan apakah tahun depan pandemi COVID-19 akan berakhir, sembari menunggu vaksin yang akan diproduksi massal pada awal tahun 2021. Oleh sebab itu, selama proses tersebut, protokol kesehatan harus dijalankan.

“Implikasinya, masih ada 50 persen baik itu pekerja, pelaku bisnis, hingga pelaku lainnya yang kehilangan biaya peluang yang cukup besar. Oleh sebab itu, pemerintah harus tetap memberikan kompensasi kepada mereka,”pungkas Rifki. (Red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad