Polemik Dana Berkala dan Relaksasi KJP Plus Di Masa Pandemi, Bukti Minimnya Pengawasan (Part-2) - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Polemik Dana Berkala dan Relaksasi KJP Plus Di Masa Pandemi, Bukti Minimnya Pengawasan (Part-2)

Polemik Dana Berkala dan Relaksasi KJP Plus Di Masa Pandemi, Bukti Minimnya Pengawasan (Part-2)

Share This
Pengumuman pencairan KJP Plus untuk Juli 2020. (sumber: https://kjp.jakarta.go.id/)
Beberapa waktu lalu, Dana JKP Plus tahap I tahun 2020 khusus bulan Juli telah dicairkan. KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Dikutip dari akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan @aniesbaswedan, Rabu (22/7/2020), ia menuliskan:  Ada info penting yang harus banget kamu ketahui nih, yaitu pencairan dana KJP Plus Tahap I tahun 2020 bulan JULI dijadwalkan cair mulai tanggal 20 Juli 2020.

Anies menjelaskan bahwa pencairan menurut jenjangnya sebagai berikut:
Mulai 20/07/20 : SD/SDLB/MI
Mulai 22/07/20 : SMP/SMPLB/MTs/PKBM
Mulai 23/07/20 : SMA/SMALB/MA/SMK

"Nah catet tanggalnya ya adik-adik!", demikian tulis Anies Baswedan.

KJP Plus seharusnya memberi manfaat dan dampak positif bagi siswa (dikutip dari laman https://kjp.jakarta.go.id), antara lain: meningkatkan akses bagi anak usia 6 - 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, meringankan biaya pendidikan, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

Selain itu, KJP Plus diperlukan untuk mendorong siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

KJP Plus juga diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Jumono, Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. (foto: Ist)
Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 Jumono menilai KJP Plus awalnya didesain untuk mencukupi menu tambahan, seperti membeli ikan, daging, sayur, yang secara prinsip tidak bisa digunakan untuk dana lain.

"Karena itu, penganggarannya dilakukan jauh-jauh hari," ujar Jumono.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, program KJP Plus tidak berjalan mulus, karena ditemukan sejumlah fakta, seperti penerima yang mengeluhkan berkurangnya dana dari rekening mereka.
Susan berorasi di Depan Gedung Kemendikbud (29/6) menuntut pembatalan PPDB DKI. (foto: Jekson Simanjuntak) 
Salah satunya dialami oleh Susan (53), penerima KJP Plus untuk jenjang SMP. Susan heran saat mengetahui dana di layar ATM tertulis Rp.298 ribu, namun di struk tercatat Rp.300ribu. Kejadian itu ia alami sebanyak 3 kali.

"Saya gak ikhlas pas tahu dipotong, karena tidak ada penjelasan.Gak ada keterangan ataupun secara lisan atau tulisan untuk apa Rp.1.111 itu," ujar Susan.

Terpotongnya dana dari rekening penerima KJP, menurut Jumono kemungkinan besar disebabkan oleh sistem. Namun jika itu kesalahan sistem, seharusnya tidak terjadi terus menerus.

"Karena ini sudah dua kali kejadian, seharusnya yang ketiga tidak boleh terjadi seperti itu. Harus diingatkan jika ada ada pemotongan," kata Jumono.

Jumono berpendapat, pemotongan dana itu harus dijelaskan pihak Bank DKI, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Belum lagi, jika ternyata ribuan bahkan puluhan ribu penerima KJP Plus saldonya ikut berkurang, dipastikan nilainya menjadi besar.

"Jangan hitung jumlahnya kecil, cuma seribu ya, tapi kalo dikali ribuan bahkan ratusan ribu orang, maka jumlahnya menjadi besar," papar Jumono.
Dewi Anggraeni Puspitasari Naipospos, Div. Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi ICW. (Foto: Instagram Dewi Anggraeni)
Peneliti ICW, Dewi Anggraeni menyebut terpotongnya dana KJP Plus bukan fenomena baru. Ia menemukan banyak kasus seperti itu, namun menurutnya, hal itu perlu dicermati secara benar.

"Misalnya yang harusnya dapat Rp.300 ribu, ternyata yang bisa diambil Rp.250 ribu, karena yang tertera di saldo hanya Rp.298 ribu. Nah itu kemungkinan ada mekanisme di Bank DKI yang harus di cek di juknis pencairannya," ujar Dewi.

Dewi Anggraeni menyebut program KJP Plus rawan pelanggaran dan penyelewengan, jika pelaksanaannya tidak diawasi. Pengawasan oleh semua pihak, termasuk masyarakat sangat diperlukan, karena dana KJP Plus bersumber dari APBD DKI Jakarta.

"Jadi kalo datanya ada, bisa dianalisis dana yang dianggarkan bagi siswa penerima KJP berapa banyak. Kita bisa lihat apakah dana itu terserap atau tidak. Nah, kalo di KJP plus ini, penerimanya tidak hanya yang sekolah, tapi juga yang putus sekolah," papar Dewi.

Dewi Anggraeni juga menyoroti soal tidak transparannya pelaksanaan KJP Plus. Persoalan transparansi dan akuntabilitas dana KJP Plus, menurut Dewi, menjadi menarik jika Dinas Pendidikan Provinsi DKI membuka data yang bisa diakses publik.

"Kita bisa cari tahu, di satu sekolah ada berapa penerima KJP Plus, trus di kali berapa sekolah. Lalu dikali per-anak. Kita juga bisa lihat apakah penyerapan anggaran pendidian Anies match dengan anggaran yang digadang-gadang sebelumnya," papar Dewi.
Siswa SMP sedang mengikuti simulasi UN 2020 (sumber: IST)
Menurut Dewi, data terkait anggaran dan jumlah penerima KJP Plus penting diketahui untuk mengukur dan menganalisa kerugian yang mungkin dialami pemegang KJP, jika terjadi penyelewengan.

"Hanya saja, data itu disembunyikan oleh mereka. ICW minta data anggaran juga susah banget," ujar Dewi.

Terkait data anggaran dan jumlah penerima KJP Plus, hingga tulisan ini dibuat, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, belum merespon permintaan wawancara yang diajukan.

Terkait polemik KJP Plus, penulis sempat bertanya kepada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) selaku mengelola laman https://kjp.jakarta.go.id. Sayangnya, jawaban belum diberikan, meskipun pertanyaan telah diajukan melalui email: uptp6o.disdikdki@gmail.com.
Rekap anggaran dan jumlah penerima KJP. (sumber: http://statistik.jakarta.go.id 
Untuk mengetahui jumlah penerima KJP Plus dan anggarannya, penulis menemukan satu laman yang merujuk pada data statistik Jakarta. Hanya saja, laman tersebut tidak melakukan pembaruan data dalam dua tahun terakhir (2019 dan 2020)

Informasi terakhir yang diinput menunjukkan pada tahun 2018, jumlah penerima KJP Plus sebanyak 1.710.934, menghabiskan anggaran Rp.3.975.271.062.000. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya (2017) dengan anggaran Rp.3.174.562.200.000 bagi 1.570.553 penerima KJP Plus.

Mutasi Siluman
KJP Plus merupakan program pemberian akses bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu (seperti Susan), agar dapat mengenyam pendidikan minimal SMA/SMK dibiayai APBD Provinsi DKI Jakarta.
Siswa SD sedang bersiap mengikuti upacara bendera (sumber: IST)
Susan, seorang ibu rumah tangga sangat terbantu dengan program tersebut, karena beban biaya sekolah anaknya berkurang. KJP Plus ia gunakan untuk kebutuhan pendidikan, mencakup; seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan hingga biaya ekstrakurikuler.

Hanya saja, sejak kemunculan KJP Plus, Susan menemukan mutasi di rekening yang nilainya berbeda saat hendak diambil melalui ATM.

Salah satu kejadian yang paling diingat Susan adalah peristiwa 11 Mei 2019. Saat itu di buku tabungan tertulis mutasi Rp.1.8juta. Namun saat hendak mengambil uang, ia menemukan jumlah yang tertera di ATM hanya Rp.600 ribu.

"Saya bingung kok angkanya Rp.600 ribu di ATM, bukannya Rp.1.8 juta. Karena yang bisa diambil tunai hanya Rp.100 ribu, sisanya saya belanjakan non tunai Rp.500 ribu," papar Susan.

Menurut Susan, pola-pola mutasi seperti itu masuk kategori white crime atau penipuan. Susan yang memang punya pengalaman bekerja di perbankan, mengerti betul praktik-praktik seperti itu.

"Secara akuntansi perbankan ini sudah ngaco, karena sebesar Rp.1.8 juta di uraian ini, tidak kita ambil sebanyak itu," papar Susan.

Sepengetahuan Susan, mutasi Rp.1.8 juta di rekening KJP Plus miliknya bukan yang pertama terjadi. Pada 23 November 2018 ia menemukan hal serupa, setelah meminta pihak bank melakukan print out buku tabungan.

"Saya terkejut, kok dana itu saya tidak tahu, sehingga tidak pernah dicairkan. Saya juga heran, mengapa tertulis ada pengambilan Rp.345 ribu pada 8 Januari 2019, dan Rp.290 ribu pada 13 Januari 2019," papar Susan.
Mutasi dana masuk Rp.1.8 juta pada 23/11/2018 & 30/5/2018. (sumber: Jekson Simanjuntak)
Karena jarang melakukan print out buku tabungan, Susan hanya mengambil dana rutin Rp.100 ribu secara tunai setiap bulannya. Pengambilannya tercatat, meskipun tanggalnya tidak beraturan.

"Lihat nih, saya selalu rutin mengambil tunai di awal bulan. Misalnya tanggal 8 bulan 12 tahun 2018, tanggal 7 Januari 2019, berlanjut di 11 Februari 2019. Begitu serterusnya," ujar Susan.

Susan menilai, jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, pencairan KJP saat itu sangat tertib.

"Selalu tepat waktu di minggu pertama, sehingga kita tidak khawatir. Beda dengan sekarang, tanggalnya suka loncat-loncat. Kalo kita tidak cek, maka kita tidak tahu. Belum lagi banyak laporan soal kehilangan dana KJP di tabungan," katanya.

Pada 30 Mei 2018, Susan juga menemukan mutasi Rp.1.8 juta di rekeningnya. Ketika mengetahui ada dana masuk, pada 24 Juli 2018, Susan melakukan pembelian non tunai kebutuhan sekolah sebesar Rp.980 ribu.

Karena mendapati mutasi yang tidak sinkron, antara pencatatan (di rekening) dengan saldo di ATM, Susan memberanikan diri menanyakan hal itu ke pihak Bank DKI di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan.

"Waktu saya tanya ke orang DKI Kecamatan, saya bilang, saya tidak pernah terima duit ini. Dimana kalian bisa mengeluarkan mutasi print out yang uangnya tidak diterima," ujar Susan sembari menceritakan ulang pengalamanya itu.

Dihadapan Susan, petugas Bank DKI berdalih, dana tersebut memang ada, namun sisanya disimpan untuk biaya kenaikan sekolah, misalnya dari SMP ke SMA atau saat SMA ingin melanjutkan kuliah.

"Dia bilang begini; duit itu diturunkan oleh Pemda, tetapi yang dikeluarkan tidak sebesar itu. Sisanya disimpan, bahasa mereka. Disimpan untuk saat anak lulus. Baru akumulasi dikeluarkan," papar Susan.

Susan menjelaskan bahwa saat anaknya masuk SMP di tahun 2017, ia tidak pernah menerima dana akumulasi yang dimaksud.

Lalu di tahun 2020, ketika anaknya diterima di salah satu SMA negeri di Jakarta, Susan juga tidak pernah menerima dana tersebut

"Mereka tidak jawab. Dia cuma bilang, ini menurut pemda DKI disimpan untuk nanti kelulusan. Sampai sekarang gak ada kejelasan soal itu, sementara anak saya sudah lulus SMP," ucap Susan.
Mutasi dana masuk Rp.1.8 juta pada 1/12/2017. (sumber: Jekson Simanjuntak) 
Saat itu, petugas bank kembali berkilah dengan menyebut dana yang disimpan juga digunakan untuk biaya kuliah. Susan tidak terima, jika dana KJP anaknya diselewengkan, tanpa diketahui kemana uang tersebut mengalir.

Ia bahkan menjelaskan bahwa, "untuk kuliah ada dana sendiri. Namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)".

Mendengar itu, petugas bank terdiam. Susan berkata begitu, karena ia paham soal KJMU. Menurutnya, KJMU adalah bantuan bagi calon mahasiswa PTN dari keluarga tidak mampu, sehingga mendapatkan kesempatan belajar di PTN dengan dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Mirip dengan KJP Plus, sih. Cuma kalau KJMU khusus untuk calon mahasiswa yang secara ekonomi terbatas, namun punya  potensi akademik yang baik," papar Susan.
Mutasi di buku tabungan milik Susan, ditemukan ada dana masuk Rp.1.8 juta pada 11 Mei 2019. (sumber: Jekson Simanjuntak) 
Ketika mutasi Rp.1.8 juta di rekening terjadi lebih dari sekali, Susan bingung. Namun itu belum selesai. Kebingungan berikutnya, ketika secara berulang, ia menemukan  adanya penarikan uang, sementara ia tidak merasa mengambil.

"Contohnya tanggal 30 Mei 2019 dan 1 Juli 2019. Ada penarikan dana masing-masing Rp.300 ribu. Padahal, yang boleh diambil, harusnya cuma Rp.100 ribu, karena aturannya seperti itu," papar Susan.

Saat buku rekening mencatat semua transaksi, maka transaksi itu memang benar terjadi dan tidak mungkin direkayasa. Susan menyebut, "buku bank DKI tidak mungkin dipalsukan, karena bisa diselidiki jika dibutuhkan. Karena itu, jika ada penarikan Rp.300 ribu, maka otomatis di debet"

"Hanya saja, saat ada pendebetan, sementara saya tidak melakukan penarikan, ini jelas penipuan," tegas Susan.

Peristiwa yang dialami Susan, merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di program KJP Plus. Karena itu, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta Pemprov DKI bertanggungjawab atas kebijakan yang dibuat. Menurut Ubaid, pemprov harus bisa memastikan bahwa kebijakan itu tidak bocor di tengah jalan.

"Artinya KJP Rp.1.8 juta itu harus sampai ke tangan siswa, dan ketika bocor, inilah yang terjadi tentang minimnya pengawasan di internal," ujar Ubaid.

Ubaid mempertanyakan, mengapa pihak inspektorat internal tidak melakukan pengawasan. Sementara ketika publik ingin melakukan pengawasan, birokrasinya sangat tertutup.

"Kita tidak punya ruang untuk berdialog dengan pemerintah. Mereka sangat tertutup," kata Ubaid.

Ubaid juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan menempati posisi ketiga teratas, sebagai sektor yang rawan tindak pidana korupsi. Karena itu, tak heran jika praktik-praktik korupsi kerap terjadi disana.

"Dana pendidikan ini kan, bukan hal baru dalam konteks modus-modus yang bisa jadi celah korupsi, seperti yang diceritakan dalam riset ICW dan KPK," papar Ubaid.

Sementara  itu, Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengingatkan, jika ada dana masuk, namun tidak bisa diambil. Tidak serta merta hal itu dikategorikan sebagai penggelapan.

"Harus dikroscek dulu, apakah itu uang apa. Trus kenapa bisa masuk di mutasi, tetapi gak bisa diambil," ujar Dewi yang juga anggota divisi pelayanan publik dan reformasi birokrasi ICW.

Senada dengan Ubaid, Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 Jumono menilai sistem pengawasan KJP Plus masih sangat lemah. Seharusnya kelemahan itu diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI.

"Karena pendidikan untuk semua, maka setiap orang harus mendapatkan hak yang sama. Sekarang misalnya, ada yang dapat, dan ada yang tidak, lalu bagimana verifikasinya,  jumlahnya berapa, apakah sudah memadai dan transparan, kita tidak tahu. Karena itu, saya bilang pengawasannya lemah," pungkas Jumono. (end)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad