Polemik Dana Berkala dan Relaksasi KJP Plus Di Masa Pandemi, Bukti Minimnya Pengawasan (Part-1) - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Polemik Dana Berkala dan Relaksasi KJP Plus Di Masa Pandemi, Bukti Minimnya Pengawasan (Part-1)

Polemik Dana Berkala dan Relaksasi KJP Plus Di Masa Pandemi, Bukti Minimnya Pengawasan (Part-1)

Share This

Susan berorasi di Depan Gedung Kemendikbud (29/6) menuntut pembatalan PPDB DKI, karena aturannya dianggap lebih mengutamakan umur ketimbang nilai akademik siswa. (foto: Jekson Simanjuntak)
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - 22 Juli lalu, Susan (bukan nama sebenarnya) pulang ke rumah dengan hati gundah diselimuti segudang pertanyaan. Ia bingung lantaran KJP Plus di rekening anaknya tidak bisa diambil utuh Rp.300 ribu, sebagaimana janji Pemprov DKI.

"Katanya kita mendapat Rp.300 ribu full, tapi nyatanya ada pemotongan," ungkap Susan.

Untuk ketiga kalinya, Susan merelakan dana KJP Plus miliknya terpotong sebesar Rp.1.111. Sebelumnya hal serupa terjadi di tanggal 26 Juni dan 20 Mei 2020, saat ia mengambil tunai melalui ATM.

"Di bulan Juni, saya terima Rp.298 ribu. Diambil di Kelurahan dan anehnya di struk tertulis Rp.300ribu, padahal di saldo ATM tertulis Rp.298 ribu," ujar Susan.


Bukti pengambilan lewat ATM, tertulis di layar Rp.298.880, sementara di struk tercatat Rp.300 ribu dengan saldo Rp.10.274. Pencairan KJP dilakukan pada Juni 2020 (foto : Susan)
Ketika mendapati duitnya berkurang, Susan tidak rela, karena penerima lainnya ternyata mendapatkan utuh Rp.300 ribu untuk siswa SMP. Jika pun KJPnya dipotong, Susan berharap mendapatkan penjelasan rinci soal itu.

"Saya gak ikhlas pas tahu dipotong, karena tidak ada penjelasan duitnya untuk apa? Misalnya untuk sedekah, itu gak ada. Gak ada keterangan ataupun pemberitahuan secara lisan atau tulisan soal itu," papar Susan.

Menurut Susan, ia bisa memahami jika ATM tidak mengeluarkan struk, karena akhir-akhir ini sering dijumpai mesin ATM tidak mengeluarkan struk bukti transaksi. Susan juga mengetahui jika setiap transaksi melalui ATM akan tercatat di buku tabungan, dan seharusnya mesin ATM mengeluarkan struk.

"Mungkin jika transaksinya tarik tunai, tidak keluar struk tidak masalah, tapi jika transaksinya adalah transfer uang, tentu ini membuat nasabah bingung. Apakah transaksi telah berhasil diproses atau tidak," papar Susan.

Menurut Susan, struk mungkin tidak dibutuhkan sebagian orang. Tapi bagi dirinya, hal itu penting untuk mengetahui apakah dana yang diambil sesuai dengan yang tertera di mesin ATM.

"Seingat saya struk hanya muncul di pengambilan kedua. Pengambilan pertama dan ketiga, tidak keluar sama sekali. Karena sudah pengalaman saat print-out rekening, tapi jumlah yang tertulis tidak sesuai rincian transaksi ," ungkap Susan.

Dian bersama anaknya yang sekarang duduk di kelas VI SD. Mereka tinggal bersama di rumah orang tuanya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (foto: Jekson Simanjuntak)
Sementara itu, Dian (40) orangtua penerima KJP Plus jenjang SD menyebut dana yang diterimanya di masa PSBB sudah sesuai. Ia menarik uang sebesar Rp.250 ribu dari rekening KJP Plus melalui ATM.

"Selama 3 bulan ini, tidak ada potongan di KJP. Kalo besarnya Rp.250 ribu, maka yang diambil tetap Rp.250 ribu," paparnya Dian.

Sepengetahuan Dian, dana KJP Plus di masa pandemi COVID-19 bisa diambil semua dan tidak ada pemotongan. Dana itu khusus diberikan untuk meringankan beban orang tua siswa.

"Kalo yang kemarin-kemarin memang sempat ada potongan. Biasanya Rp.5000 untuk administrasi dan lain-lain dan sifatnya tidak rutin. Tapi kalo potongannya Rp.1.111 jadi aneh. Itu untuk apa, karena dibuku dijelaskan biaya administrasi jumlahnya genap Rp.1000," ungkap Dian

Ati (43) bersama kedua anaknya di kontrakan. Yang paling besar baru tamat SMA sementara yang kecil naik ke kelas VI SD. (foto: Jekson Simanjuntak)
Hal serupa juga diungkapkan Ati (43), orang tua dari siswa SD penerima KJP Plus. Dalam 3 bulan ini, Ati rutin mengambil secara tunai uang sebesar Rp.250 ribu.

"Untuk KJP di masa Covid sudah jelas, besarnya Rp.250 ribu tanpa potongan. Terakhir saya ngambilnya tanggal 20 Juli di kelurahan," ungkap Ati.

Ubaid Matraji Koordinator JPPI yang peduli terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. (foto: Ist)
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai KJP Plus seharusnya menjadi alat dalam membantu masyarakat miskin yang memiliki masalah terkait finansial, namun harus tetap mendapatkan layanan pendidian.

Ketika terjadi pemotongan, meskipun jumlahnya kecil, namun jika yang mengalaminya banyak, hal itu menurut Ubaid akan merugikan penerima KJP Plus.

"Hal-hal semacam ini yang tidak pernah dimitigasi oleh Pemprov DKI. Risiko semacam ini dianggap lumrah, sehingga ada banyak pembiaran yang justru merugikan para penerima manfaat KJP itu," ungkapnya.

Sayangnya hingga tulisan ini dibuat, pihak Bank DKI belum merespons permintaan wawancara yang diajukan. Sehingga konfirmasi terkait pemotongan dana tidak bisa dilakukan.

Relaksasi KJP Plus
Medio Mei lalu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menggabung dana rutin dan dana berkala, serta menghapus sementara kewajiban pencairan non tunai, yang merupakan skema pencairan KJP Plus. Melalui kebijakan itu, Disdik DKI berharap keseluruhan dana yang masuk, dapat digunakan di masa pandemi COVID-19 ini.

"Sehingga, nominal yang diterima per bulan sebesar Rp 250.000 untuk jenjang SD, Rp 300.000 jenjang SMP, Rp 420.000 jenjang SMA, Rp 450.000 jenjang SMK, dan Rp 300.000 jenjang PKBM," ujar Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, 15 Mei lalu. 

Ringkasan Besaran Dana KJP. (sumber: https://kjp.jakarta.go.id/)
Selain itu, Disdik DKI menghapus sementara belanja pangan murah bagi para penerima KJP Plus di masa pandemi ini. Sebagai gantinya, Pemprov DKI menyediakan paket bantuan sosial gratis selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Sehingga, dana KJP Plus yang awalnya untuk pembelian pangan murah, dapat digunakan untuk keperluan lain yang sifatnya mendesak", kata Nahdiana.

Bagi Susan, jika paket bansos gratis selama PSBB dari Pemprov DKI diberikan, ia sangat berterima kasih. Hanya saja, ia belum menerimanya. Adapun bantuan yang pernah diterimanya berasal dari Kementerian Sosial.

"Bansos yang saya terima bukan dari Pemprov, tapi dari Kemensos. Saya juga tidak tahu bagaimana mengakses bansos dari pemprov," tanya Susan.

Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (foto: /ppid.jakarta.go.id)
Menurut Kadisdik DKI Nahdiana, kebijakan KJP Plus di masa PSBB mulai berlaku sejak Mei 2020 dan sifatnya sementara. Jika PSBB selesai, kebijakannya dikembalikan seperti semula.

"Skema ini sudah bisa dicairkan mulai Mei 2020, dan berlaku selama masa PSBB," ujarnya pada Jumat (15/5).

Nahdiana juga mengegaskan, dana tambahan tetap diberikan kepada siswa yang baru lulus SMA/SMK. "Penerima KJP Plus yang sudah di kelas XII atau bersiap memasuki jenjang kuliah, akan mendapat dana bridging Rp.500 ribu per orang," ujarnya.

Pencairan dana KJP Plus bagi jenjang SMA diamini oleh Ati. Anaknya yang tamat SMA tahun ini, telah mengambil dana KJP Plus sebanyak 3 kali. Terakhir, pencairan dilakukan pada 23 Juli lalu, sebesar Rp.420 ribu, tanpa potongan.

"Kemarin udah ngambil 3 kali untuk yang baru tamat SMA. Pertama dapat Rp.500 ribu pas lebaran dan setelah itu Rp.450 ribu sebanyak 2 kali," ujar Ati.

Sebelumnya, penerima KJP Plus menerima pencairan dalam 2 bagian. Untuk jenjang SD, misalnya, menerima dana sebesar Rp 250.000 setiap bulannya. Dana itu terdiri dari dana rutin dan berkala. 

Dana rutin dicairkan sebesar Rp 135.000 perbulan. Namun yang dapat diambil tunai hanya Rp 100.000. Sisanya non tunai (Rp.35 ribu) untuk belanja pangan murah. Sementara dana berkala sebesar Rp 115.000 per bulan dicairkan setiap 6 bulan.

"Dicairkan di akhir semester. Dana tersebut bisa dibelanjakan untuk kebutuhan siswa secara non tunai," kata Nahdiana.
Prosedur pencairan Dana KJP di masa PSBB. (sumber: https://kjp.jakarta.go.id/)
Sayangnya di masa pandemi, Ubaid Matraji dari JPPI menyebut kebutuhan siswa meningkat tajam. Sejumlah kebutuhan yang sifatnya weekly, monthly juga daily tidak terelakkan, karena sifatnya rutin.

"Sementara di masa pandemi, pendapatan mereka juga menurun. Karena itu KJP Plus seperti menjadi andalan," terang Ubaid.

Untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan kebutuhan buku hingga ATK, misalnya. Ubaid menyebut hal itu sebagai kebutuhan pokok siswa di era pandemi.

"Untuk PJJ, kuota internet jelas sangat dibutuhkan. Juga perangkat lain seperti komputer atau laptop atau hp juga perlu untuk mendukung metode pembelajaran jarak jauh. Bayangkan berapa banyak anak yang terkendala alat, sehingga pemerintah perlu memikirkan hal itu," jelas Ubaid.

Hilangnya Dana Berkala
Sejak Mei 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang pencairannya dilakukan setiap bulan. Jumlahnya bervariasi sesuai jenjang pendidikan dan pendistribusiannya melalui Bank DKI.

Susan yang anaknya menerima KJP sejak masih di bangku sekolah dasar, menjelaskan peruntukan dana KJP Plus, terbagi atas 2 bagian, yakni dana rutin dan dana berkala.  Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) no 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"Dana rutin dapat kita pakai untuk kebutuhan sekolah, seperti transportasi, uang jajan dan pembelian buku,"katanya.

Sementara dan berkala yang dicairkan per 6 bulan, menurut Susan, sering digunakan saat masuk sekolah. Seperti untuk membeli buku, seragam, tas, sepatu dan keperluan lainnya.

"Karena kemarin anak saya SMP, maka dana berkala/ bulan sebesar Rp.115 ribu, sedangkan dana rutin/ bulan Rp.185 ribu," paparnya.

Sebelum PSBB, dari dana rutin tersebut, hanya Rp.100 ribu yang bisa diambil tunai. Sisanya Rp.85 ribu digunakan untuk belanja pangan murah secara non-tunai.

"Namun sejak 21 Mei kemarin, sesuai keterangan Disdik DKI, KJP Plus untuk SMP Rp.300 ribu bisa diambil semua," papar Susan.

Meskipun Susan telah mencairkan secara tunai KJP Plus di masa PSBB, ia masih berharap dana berkala untuk periode Januari hingga April juga bisa dicairakan.

"Ini kan, hak saya juga. Kok gak ada kejelasan sampai sekarang, padahal udah lebih dari 6 bulan," ujarnya.

Menurut Susan, jika dihitung-hitung dana berkala jumlahnya Rp.460 ribu. Bagi perempuan single parent itu, dana tersebut sangatlah bermakna.

"Saya berharap dana itu cair di bulan Juni kemarin. Namun sampai sekarang, dana itu gak tahu kemana?" terang Susan.

Susan khawatir jika dana berkala tidak disalurkan, berpotensi memunculkan praktik korupsi. Ditambah lagi jika pengelolaannya tidak transparan.

Susan lalu menghitung secara sederhana potensi kerugian negara jika dana berkala diselewengkan. Ia merujuk pada penerima KJP Plus di kelas anaknya yang berjumlah 7 orang

Berdasarkan perhitungan Susan, ketika kelas 9 diketahui ada 7 kelas, maka penerima KJP Plus sebanyak 49 orang.

"Kemudian jumlahkan dengan Kelas 8 yang punya 6 kelas dan kelas 7 ada 7 kelas. Hitungan saya khusus kelas 8 ada 42 anak dan kelas 7 ada  49 orang. Total penerima KJP di SMP anak saya 140 orang," terang Susan.

Susan kemudian mengalikan dana berkala selama 4 bulan, yakni Rp.460 ribu untuk 140 siswa. Hasilnya Rp.64.4 juta. Menurut susan, untuk ukuran satu sekolah, dana berkala yang hilang cukup besar.

"Bayangkan jika penerima KJP Plus jumlahnya ratusan ribu orang. Berapa kerugian negara akibat dana berkala yang tidak dibagikan. Jumlahnya pasti fantastis," ujar Susan.

Cerita yang hampir sama juga dikisahkan oleh Dian. Menurut Dian, di SD negeri tempat anaknya bersekolah, jumlah penerima KJP Plus bervariasi antara kelas I hingga kelas VI. Penerima terbanyak ada di kelas V yang sekarang naik ke kelas VI.

"Di kelas kita aja, penerima KJP Plus ada 8 orang, di kelas B ada 7 orang," paparnya.

Jika dirata-ratakan, di setiap kelas terdapat sedikitnya 7 anak penerima KJP Plus. Dari jumlah itu, Dian memperkirakan angkanya tak sampai 100 orang untuk satu sekolah.

"Jika tiap kelas ada 7 anak KJP, maka untuk 1 sekolah dengan 12 kelas, total siswa penerima KJP ada 84 orang," ujar Dian.

"Lalu kita kalikan dengan dana berkala Rp.460 ribu/ orang, maka KJP Plus yang harus dicairkan Rp.38.64 juta. Ini baru satu sekolah," tegas Dian.

Meski mengetahui potensi kerugian negara, Dian tak tahu harus berbuat apa. Seperti halnya penerima KJP Plus yang lain, Dian tak tahu mengadu harus kemana.

"Kasihan kalo kita gak nge-cek, sedangkan sekarang lagi PSBB dan kita gak boleh keluar rumah. Susah juga mau ngecek dan minta tolong ke siapa?" tanya Dian.

Menurut Dian, "Jika kayak gini kita mau protes kemana?" Apalagi, balai kota juga tertutup untuk didatangi.

"Beda dengan jaman sebelumnya. Kita gak tahu, apakah kalo protes ke gubernur, kita diterima atau tidak," ucap Dian.

Karena itu, Dian berharap kebijakan KJP Plus di masa PSBB segera berakhir dan dikembalikan seperti semula. Harapan itu ia lontarkan, karena beredar informasi yang menyebut PSBB selesai paling cepat pada September tahun ini.

"Jika kebijakannya balik lagi, kami akan terima dana berkala per 6 bulan. Tapi uang Rp.460 ribu sejak Januari sampai April harusnya dikembalikan, karena itu hak kami," tegas Dian.

Sementara bagi Ati, yang 2 anaknya merupakan penerima KJP berharap dana berkala tetap diberikan. Ia sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pandemi Covid-19 jelas berpengaruh bagi Ati, pasca-pendapatan suaminya yang terus menyusut.

"Dana berkala untuk yang SD harusnya tetap dicairkan, karena sejak Januari sampai April kita belum terima. Kita tunggu sampai Juli, ternyata tidak keluar juga," terang Ati.

Ati menambahkan, untuk anaknya yang SMA, dana berkalanya sebesar Rp.185 ribu per bulan. "Jika ditotal jumlahnya Rp.740 ribu. Kan, lumayan untuk modal ikut tes perguruan tinggi negeri," paparnya.

Sebelum Covid-19, menurut Ati, di setiap akhir semester, anaknya yang SD mendapatkan dana berkala sebesar Rp. 600 ribu. Pencairannya dilakukan di bulan Juli atau Januari.

"Sedangkan yang SMA dapat Rp.1.1 juta. Biasanya Rp.1 juta saya belanjakan di Ramayana, Pasar Minggu dan sisanya disimpan di rekening," pungkas Ati.

Skema Baru Di Masa PSBB
Terkait polemik dana berkala, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana memastikan dana tersebut telah ditiadakan. Sejak Mei 2020, penerima KJP mendapatkan skema terbaru, dimana keseluruhan dana dapat digunakan secara tunai maupun non tunai, di masa pandemi COVID-19 ini.

"Sebelumnya, dana berkala sebesar Rp115.000 per bulan untuk jenjang SD dicairkan tiap enam bulan sekali di akhir semester, untuk dibelanjakan kebutuhan siswa secara non tunai," ujar Nahdiana pada Jumat (15/5).

Bagi Ubaid Matraji, selaku pengamat pendidikan, tidak transparannya pencairan dana berkala bisa dimaknai sebagai indikasi delik korupsi yang disengaja.  Menurutnya, dana dana berkala (Januari - April) harus tetap bagikan, karena tidak ada aturan terbaru yang menjelaskan soal itu.

"Ketika  uang tidak didistribusikan, maka akan menjadi tertampung. Dan ketika uang mandeg, ada returnnya. Itu bisa dijadikan modus-modus korupsi," terang Ubaid.

Jika Pemprov DKI berkomitmen terkait akuntabilitas pelaksanaan KJP Plus, Ubaid berpendapat, TGUPP yang dikenal sebagai KPK-nya DKI seharusnya bisa dilibatkan.

"Mereka seharusnya masuk ke ruang-ruang itu. Jika ditemukan ceruk yang memungkinkan modus korupsi, mereka masuk kesitu. Sehingga komitmen pemerintah melayani rakyat di bidang pendidikan akan berdampak pada akses pendidikan dan juga mutu pendidikan di DKI," papar Ubaid.

Dengan kondisi seperti sekarang, Ubaid menilai, advokasi kebijakan yang dilakukan kebanyakan berasal dari luar Pemprov DKI. 

"Kalo dari dalam, saya pikir berat. Karena kita tidak pernah mendengar ada kebijakan2 yang progresif di Pemprov DKI, wabil khusus Dinas Pendidikan," ungkap Ubaid. (bersambung)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad