Marsinah FM dan Kobar Temukan Banyak Buruh Perempuan Tanpa Perlindungan di Masa Pandemi Covid-19 - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Marsinah FM dan Kobar Temukan Banyak Buruh Perempuan Tanpa Perlindungan di Masa Pandemi Covid-19

Marsinah FM dan Kobar Temukan Banyak Buruh Perempuan Tanpa Perlindungan di Masa Pandemi Covid-19

Share This
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Marsinah FM dan Kelompok Belajar Perburuhan (Kobar) melaksanakan survey daring terkait pemenuhan hak-hak buruh perempuan di tengah pandemi Covid-19 pada periode 27 April hingga 3 Juli 2020.

Hasilnya, mereka menemukan beberapa hal, seperti kehilangan sumber pendapatan, hingga tidak memperoleh bantuan sosial.

Menurut Dian Septi Trsinanti dari Marsinah FM, ketidakadilan yang diakibatkan penerapan model hubungan perburuhan yang fleksibel (labor market flexibility) serta ketergantungan yang tinggi pada rantai pasok global (global supply chain) semakin jelas dalam kondisi pandemi.

"63,5% buruh perempuan terdampak pandemi dengan pengaruh langsung terhadap penghasilan," kata Dian.

Alasan bahwa tidak ada order untuk dikerjakan, menurut Dian kerap digunakan perusahaan untuk melegitimasi tindakan ini. Namun, tidak ada order bukan berarti perusahaan merugi, karena klaim semacam ini tidak pernah dibuktikan dengan membuka laporan keuangan perusahaan kepada para buruh.

"Apalagi, pemerintah juga telah memberikan insentif bagi dunia industri berupa stimulus fiskal," papar Dian.

Dengan demikian, menurut Dian, perusahaan masih menunjukkan keengganan untuk melakukan dialog bersama buruh. Tampak jika kesejahteraan buruh bukan menjadi prioritas perusahaan. "Buruh-buruh dipandang tak lebih sebagai sarana untuk mengakumulasi laba," ujarnya.

Sepengetahuan Dian, meskipun tindak culas kerap dilakukan oleh perusahaan selama pandemi kepada para buruh, hingga saat ini tidak terlihat tindakan tegas pemerintah kepada para pengusaha.

"Makin banyaknya kelompok pengusaha yang mejadi bagian dari lingkaran kekuasan, adalah salah satu faktor pendorong akan hal ini," ungkap Dian.
Buruh perempuan dengan upah rendah karena diskriminasi berbasis gender menjadi korban.
Buruh perempuan, yang kerap mendapatkan upah lebih rendah karena diskriminasi berbasis gender, kembali dikorbankan. Padahal, 28,7% dari buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi merupakan pencari nafkah tunggal, sementara 49,56% memiliki tambahan penghasilan dari pasangan atau saudara yang penghasilannya tidak menentu (sebelum pandemi).

"Bagi kelompok ini, kehilangan sebagian kecil penghasilan saja akan sangat membebani," kata Dian.
41,74% buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi tidak pernah menerima bansos.
Buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi semakin rentan karena 68,7% menempati hunian yang disewa dengan sistem pembayaran per bulan. Kebutuhan akan hunian ditengarai membuat buruh bergantung pada rentenir yang kerap beroperasi disekitar zona industri.

Meskipun berada dalam posisi demikian, kondisi buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi semakin rentan karena buruknya tata kelola penyaluran bantuan sosial.

"41,74% buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi, menyatakan tidak pernah menerima bantuan sosial sama sekali," tegas Dian.

Temuan itu menunjukkan bahwa kemiskinan struktural adalah inheren di dalam model perekonomian yang mengandalkan daulat pasar. Pandemi Covid-19 hanya memperburuk kondisi yang sedari awal telah buruk.

Kartu Pra Kerja Belum Jangkau Buruh Terdampak Covid-19
72,18% buruh perempuan terdampak pandemi tidak pernah mendaftar Kartu Pra Kerja.
Buruknya kinerja pemerintah sebagai penyelenggara negara terlihat dari kacaunya program Kartu Pra Kerja. Menurut Dian Septi, selain kritik mengenai conflict of interest, konten pelatihan yang ala kadarnya, dan alokasi anggaran yang tidak tepat, 72,18% buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi mengaku tidak pernah mendaftar Kartu Pra Kerja.

"Ini menunjukkan informasi kartu pra kerja tidak disampaikan dengan baik oleh pemerintah kepada buruh terdampak Covid-19 atau tidak tersedianya mekanisme yang memastikan buruh terdampak mendaftar Kartu Pra Kerja," ujar Dian.

Karena itu, Dian menilai, sukar untuk berasumsi bahwa buruh perempuan yang terdampak pandemi tidak mendaftar Kartu Pra Kerja sekedar karena faktor kemalasan.

Tidak maksimalnya sosialisasi program Kartu Pra Kerja, menurut Dian, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan working from home bagi pegawai Kemnaker, yang menyebabkan hanya 20% pegawai yang berada di kantor –alih-alih tetap bekerja dengan protokol yang lebih ketat.

"Pegawai Kemnaker, atas perintah pimpinannya, bisa bekerja aman dari rumah, sementara buruh berada dalam situasi yang tak baik," kata Dian.

Selanjutnya, Dian menilai, jumlah pendaftar Kartu Pra Kerja seperti yang disampaikan pemerintah tidak dapat dijadikan acuan keberhasilan untuk menarik buruh yang benar-benar terdampak pandemi. Pasalnya, tidak ada batasan bagi pendaftar kartu pra kerja.

"Siapapun bisa mendaftar, meskipun penghasilannya sama sekali tidak benar-benar terdampak pandemi," terang Dian.

Buruh Ibu Cemaskan Masa Depan Anak
Hasil survei Marsinah FM dan Kelompok Belajar Perburuhan (Kobar) menemukan sebanyak 53% dari buruh perempuan yang penghasilannya terdampak pandemi merupakan buruh yang menanggung kebutuhan anak atau buruh ibu. Hampir seluruhnya menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak di masa pandemi ini.

"Penyebabnya, karena politik upah murah yang selama ini dijalankan pemerintah membuat penghasilan kebanyakan buruh bersifat subsisten sehingga tidak memungkinkan mempunyai tabungan di masa sulit," papar Dian Septi.
53% buruh perempuan yterdampak pandemi tidak mampu memenuhi kebutuhan anak di masa pandemi.
Selanjutnya, tidak terpenuhinya kebutuhan anak akan berdampak pada jangka panjang, karena kurangnya nutrisi untuk tumbuh kembang, ruang interaksi yang tidak kondusif, termasuk akses pendidikan yang minim.

"Hal ini linier dengan kecemasan buruh ibu akan masa depan anaknya," kata Dian.
hanya 9,84% buruh ibu yang menyatakan optimis akan masa depan anaknya
Menurut DIan, hanya 9,84% buruh ibu yang menyatakan masih optimis akan masa depan anaknya. Dengan kata lain, kinerja pemerintah sejauh ini belum tampak meyakinkan untuk membangun keyakinan buruh ibu akan masa depan anaknya.
55,74% buruh ibu terdampak pandemi menyatakan kebijakan sekolah dari rumah menjadi beban tersendiri 
Di samping itu, 55,74% buruh ibu yang penghasilannya terdampak pandemi menyatakan bahwa kebijakan sekolah dari rumah menjadi beban tersendiri karena beberapa faktor, antara lain: kepemilikan smart phone, biaya kuota internet, serta memastikan pemahaman anak akan pelajaran.

"Benar, bahwa pandemi tidak memungkinkan interaksi fisik, namun angka ini menunjukkan ketidakseriusan negara dalam merumuskan strategi untuk dapat mengurangi beban buruh ibu yang kondisinya sangat buruk," kata Dian.

Beban ganda yang ditanggung buruh ibu, diperburuk dengan absennya negara dan perusahaan untuk bertindak lebih dalam meringankan beban buruh ibu. Oleh karena itu, Dian ingin pemerintah memastikan situasi sulit bagi buruh perempuan tidak dimanfaatkan para pengusaha dengan mempekerjakan buruh perempuan dengan upah murah dan dalam keadaan tidak layak.

Survei Marsinah FM dan Kelompok Belajar Perburuhan (Kobar) melibatkan responden sebanyak 181 orang buruh perempuan yang bekerja pada 57 perusahaan dengan 5 wilayah asal responden terbanyak meliputi: Jakarta (74%), Bekasi (6,6%), Karawang (5%), Tangerang (5%), dan Semarang (4,4%).

Adapun 4 sektor pekerjaan tertinggi: Garment, tekstil, kulit, dan alas kaki 77,9%; Kimia, karet, dan plastik 9%; Hiburan, hotel, dan rumah makan 2,8%; dan Percetakan: 2,8%. (red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad