Protokol Kesehatan Di Pasar dan KRL Di Perketat Seiring Perpanjangan PSBB Transisi Fase 1 - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Protokol Kesehatan Di Pasar dan KRL Di Perketat Seiring Perpanjangan PSBB Transisi Fase 1

Protokol Kesehatan Di Pasar dan KRL Di Perketat Seiring Perpanjangan PSBB Transisi Fase 1

Share This
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM  - Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan pengetatan protokol kesehatan pada dua area utama yang memiliki probabilitas tinggi penyebaran COVID-19, yakni pasar dan kereta rel listrik (KRL) dalam masa perpanjangan PSBB Transisi Fase 1 hingga 14 hari ke depan,

Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng seluruh pihak untuk mewujudkan langkah tersebut. “Tadi dalam catatan ada 19 pasar yang sempat ditutup satu bulan ini. Ke depan, unsur TNI, polisi, ASN, akan diterjunkan untuk mengawasi secara ketat pasar-pasar di DKI,” ujar Gubernur Anies di Balai Kota, pada Rabu (1/7).

Gubernur Anies menyebut, jumlah pasar yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya sebanyak 153 pasar dan ada sekitar 150 pasar yang sifatnya berbasis komunitas, di luar kelola Perumda Pasar Jaya namun tetap beroperasi di DKI Jakarta.

"Sehingga, total ada 303 pasar yang nantinya akan dilakukan pengawasan secara ketat", katanya.

Perbedaan pengawasan yang ketat pada masa PSBB Transisi Fase 1 sebelumnya dengan perpanjangan ini adalah pada aspek internal dan eksternal pasar. Pada perpanjangan PSBB Transisi Fase 1, yang lebih mendapatkan pengawasan dan pengendalian secara ketat adalah pengunjung pasarnya (aspek eksternal pasar).

“Jam operasinya (pasar) akan dikembalikan normal dan juga ganjil genap (untuk pedagang) akan ditiadakan, tapi jumlah pengunjung yang masuk pasar akan dikendailkan. Jadi, jumlah pengunjung yang masuk pasar tidak boleh melebihi 50% kapasitas di pasar,” papar Anies.

Nantinya, akan ada petugas yang ditempatkan di depan pintu masuk pasar dan jumlah orang yang ada di dalam pasar pada satu waktu akan dikendalikan.

Selain pasar, transportasi umum massal Kereta Rel Listrik (KRL) akan disiapkan skema pengawasan dan pengendaliannya, khusus bagi pengguna jasa transportasi tersebut. Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng seluruh pihak, baik TNI-Polri dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

“Secara umum, nanti dari jajaran, baik TNI, Polisi, maupun Pemprov akan bekerja sama dengan KCI untuk bisa memantau pengaturan penumpang di KRL,” pungkasnya. (red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad