Pemprov DKI Resmi Tiadakan SIKM - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM  -  Pemprov DKI Jakarta resmi meniadakan SIKM setelah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) sebagai syarat bepergian ke maupun dari wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan, kendati telah mampu menekan pergerakan orang yang keluar-masuk Jakarta. Ia menjelaskan, terdapat sejumlah pertimbangan untuk meniadakan SIKM.

Pada masa PSBB, penerapan SIKM sangat membantu untuk mengendalikan penularan COVID-19 karena mampu membatasi orang keluar-masuk Jakarta. Selain itu, hanya pemohon dari 11 Sektor yang diizinkan beroperasi selama masa PSBB.

"Pada periode Mei sampai dengan Juni 2020, pelaksanaan SIKM sangat efektif karena bersamaan dengan program larangan mudik oleh Pemerintah Pusat yang melibatkan seluruh unsur Pemerintah Pusat, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah", ujar Syafrin Liputo.

Namun, pada masa PSBB transisi dan sejak larangan mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat, efektivitas SIKM menurun. "Hal ini sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu hanya pada simpul-simpul transportasi (Terminal, Stasiun, dan Bandara) serta di beberapa ruas jalan saja", katanya.

Akibatnya, menurut Syafrin Liputo penumpang angkutan umum menurun drastis dan terjadi pelanggaran di mana banyak angkutan umum AKAP yang menurunkan penumpang di wilayah Bodetabek.

"Di sisi lain, warga dengan kendaraan pribadi, bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan-jalan akses yang tidak diawasi. Selain itu, berdasarkan data, kesadaran warga dalam mengurus SIKM juga menurun," terang Syafrin.

Jika menilik pada data tren akses, yaitu sejak dibuka pada Jumat, 15 Mei 2020 hingga Rabu, 24 Juni 2020, terdapat total 1.238.832 pengguna yang berhasil mengakses perizinan SIKM dari website https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta  dan tercatat 147.677 permohonan SIKM yang diterima.

Dari jumlah itu, hanya 47,5% atau 69.737 permohonan SIKM yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga SIKM diterbitkan secara elektronik, sedangkan 52,5% sisanya atau 77.154 permohonan SIKM dinyatakan, Ditolak/Tidak Disetujui karena tidak memenuhi persyaratan.

"Pada saat PSBB Masa Transisi hal tersebut mengalami tren penurunan. Pada 10 Juli 2020, jumlahnya hanya 36.660 akses, dan semakin turun hingga pertengahan Juli 2020", papar Syafrin Liputo.

Lalu, berdasarkan pertimbangan itu, maka Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang mengatur pelaksanaan SIKM, resmi dicabut dan SIKM ditiadakan.

Sejak diberlakukan sampai hari terakhir, total sebanyak 1.447.042 pengguna berhasil mengakses perizinan SIKM. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mencatat, sebanyak 194.913 permohonan SIKM diterima, dengan rincian 105.795 SIKM telah diterbitkan secara elektronik dan 89.118 permohonan SIKM dinyatakan ditolak/ tidak disetujui. (red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad