Kumparan PHK Karyawan Karena Alasan Efisiensi Saat Pandemi - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Kumparan PHK Karyawan Karena Alasan Efisiensi Saat Pandemi

Kumparan PHK Karyawan Karena Alasan Efisiensi Saat Pandemi

Share This
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak manajemen Kumparan untuk mempekerjakan kembali jurnalisnya, Nurul Nur Azizah. Hal itu dilakukan, karena Nurul menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak pada 23 Juni lalu.

"Serangkaian proses PHK yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya dalam jangka waktu kurang dari sepekan, sejak pengumuman terkait PHK," ujar Taufiqurrohman, Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta

Menurut Taufiqurrohman, proses PHK pertama kali disampaikan CEO Kumparan melalui email kepada seluruh karyawan pada Minggu, 21 Juni 2020. Isinya, menjelaskan manajemen melihat ada dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap sektor media.

"Manajemen mengeklaim telah mengurangi biaya operasional untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, manajemen memutuskan melakukan pengurangan karyawan", kata Taufiqurrohman.

Kepada Taufiqurrohman, Nurul Nur Azizah mengaku menerima email pertemuan CEO dan HRD yang ditembuskan kepada redaktur bisnis pada Senin, 22 Juni 2020 siang. Nurul baru menyadari pada sore harinya, bahwa dia termasuk ke dalam daftar karyawan yang akan di-PHK.

Dalam pertemuan antara manajemen dan Nurul pada 23 Juni 2020, manajemen menyodorkan Surat Perjanjian Bersama untuk mengakhiri masa kerja, dengan kompensasi berupa uang. Akan tetapi, Nurul meminta penjelasan mengapa dia masuk dalam daftar PHK.

"Manajemen hanya menjelaskan secara umum bahwa pandemi berdampak terhadap arus kas Kumparan, tanpa menjelaskan secara lebih detail," ujar Taufiqurrohman.

Belum bisa menerima penjelasan manajemen, Nurul meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran PHK tersebut. Nurul pun menolak tawaran PHK karena proses sosialisasinya terkesan mendadak.

"Apalagi Nurul diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Bersama yang ditawarkan perusahaan. Nurul dianggap menolak tawaran manajemen", papar Taufiqurrohman.

Meski belum menerima tawaran PHK dan belum menandatangani Surat Perjanjian Bersama tersebut, Nurul diminta mengembalikan sejumlah peralatan kantor, berupa; ponsel, laptop, dan akses ke aplikasi pekerjaan milik kantor. Nurul juga tidak diberikan penugasan. 

"Kondisi tersebut menyebabkan Nurul kesulitan untuk kembali bekerja," kata Taufiqurrohman.

Pertemuan Bipartit Deadlock
Upaya Nurul berkomunikasi dengan manajemen Kumparan dilakukan melalui pertemuan Bipartit pada Selasa, 7 Juli 2020 di Kantor Kumparan. Namun, pertemuan itu tidak mencapai kesepakatan antara pekerja dengan manajemen. Sebelumnya, undangan pertemuan Bipartit telah diajukan Nurul dan kuasa hukumnya di LBH Pers pada Senin, 29 Juni 2020, namun pihak manajemen tidak hadir.

Tim Kuasa Hukum dari LBH Pers Ahmad Fatanah menilai tidak tercapainya kesepakatan pada pertemuan Bipartit disebabkan manajemen Kumparan tetap memasukkan Nurul dalam daftar karyawan yang terkena PHK. "Sementara Nurul tetap ingin dipekerjakan kembali." ujar Ahmad.

Dalam pertemuan Bipartit, Manajemen Kumparan menyebut alasan perusahaan melakukan PHK adalah dalam rangka efisiensi arus kas perusahaan akibat pandemi Covid-19.

"Padahal berdasarkan ketentuan, PHK dengan alasan efisensi harus dibarengi dengan tutupnya perusahaan secara permanen. Hal tersebut diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (3) yang telah diubah normanya oleh putusan Mahkamah Konstitusi No: 19/PUU-IX/2011", papar Ahmad Fatanah.

Karena itu, Ahmad Fatanah menilai alasan PHK yang dilakukan oleh manajemen terkait arus keuangan Kumparan terdampak krisis akibat pandemi itu tidak beralasan.

"Soalnya, AJI Jakarta dan LBH Pers juga menemukan fakta bahwa Kumparan melakukan penambahan karyawan baru yang dilakukan pada awal Juli 2020", ujar Ahmad.

Atas fakta-fakta yang terjadi, AJI Jakarta dan LBH Pers meminta pihak Kumparan segera mempekerjakan Nurul dan mendesak manajemen mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam sengketa ketenagakerjaan.

"Selain itu, kami juga meminta Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta melakukan pengawasan atas proses PHK dan sengketa ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Kumparan dan industri media lain," pungkas Ahmad. (red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad