Tim Kuasa Hukum Apresiasi Putusan PTUN Yang Menyatakan Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Tim Kuasa Hukum Apresiasi Putusan PTUN Yang Menyatakan Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum

Tim Kuasa Hukum Apresiasi Putusan PTUN Yang Menyatakan Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum

Share This
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Tim kuasa hukum penggugat pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat, Muhammad Isnur mengapresisasi putusan hakim PTUN yang menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 merupakan perbuatan melanggar hukum.

"Ini karena hakim banyak menjadikan hak asasi manusia dalam pertimbangannya", ujar Isnur dalam keterangan tertulisnya pada 3 Juni 2020

Isnur menambahkan, dengan putusan PTUN tersebut, telah membuka kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan itu untuk menggugat dan meminta ganti rugi. 

"Tentu setelah berkekuatan hukum tetap," kata dia.

Catatan Persidangan
Dalam sidang yang berlangsung di PTUN Jakarta itu, Kemkominfo dan Presiden RI menyatakan gugatan yang diajukan organisasi masyarakat sipil (AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR) kedaluwarsa, tidak memliki legal standing, obscure libel dan error in persona atau salah pihak.

Namun dalam putusannya, majelis hakim menyimpulkan, gugatan yang diajukan AJI dan SAFENet ini masih dalam tenggang waktu. Kedua lembaga juga dinilai memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan legal standing. Hakim juga menyatakan gugatannya jelas atau tidak kabur.

"Soal gugatan terhadap Presiden RI, kata Hakim, bukan merupakan error in persona, mengutip keterangan majelis hakim," ujar Muhammad Isnur.

Oleh karena itu, presiden dinilai bisa digugat karena tidak melakukan kontrol dan koreksi terhadap bawahannya dalam pelambatan dan pemblokiran internet tersebut.

Majelis hakim juga menilai tindakan pemutusan akses internet telah menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Antara lain, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet.

Majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang “bermuatan melawan hukum”.

"Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet," ujar majelis hakim dalam putusannya.

Selain itu, majelis hakim menyatakan, alasan diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014.

Pengaturan diskresi dalam UU Administrasi adalah satu kesatuan secara komulatif, bukan alternatif, yakni untuk; melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Hakim juga menilai alasan Kemenkominfo menggunakan diskresi karena kekosongan hukum, juga tidak tepat. Sebab, dalam kebijakan yang sifatnya membatasi HAM seperti dalam pembatasan pemblokiran internet ini hanya dibolehkan dengan undang-undang, bukan dengan aturan hukum lebih rendah dari itu.

Sebenarnya ada ada undang-undang yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatasan hak, yaitu Undang Undang tentang Keadaan Bahaya. Namun pemerintah tidak menggunakan undang-undang tersebut dalam menangani penyebaran informasi hoaks dalam kasus Papua.

"Hakim juga menilai pemutusan akses internet tidak sesuai dengan pengaturan pembatasan HAM yang diatur dalam Konstitusi dan sejumlah kovensi hak asasi manusia lainnya", ujar Ade Wahyudin, salah satu tim kuasa hukum.

Ikhwal Persoalan
Perlambatan dan kemudian pemutusan internet dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi setelah terjadi kerusuhan di Papua, Agustus – September 2019 lalu.

Peristiwa itu dipicu oleh adanya tindakan rasis dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua antara lain di Malang, 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Dengan dalih mencegah tersebarnya informasi palsu, Kemenkominfo memperlambat dan kemudian memblokir internet di Papua.

Dimulai dengan Throttling atau pelambatan akses/bandwitch, pemerintah melakukannya di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT

Kemudian berlanjut dengan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papia Barat (13 kota/kabupaten), dilakukan pada tanggal 21 Agustus sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

Pemerintahan kemudian memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT. 

Atas kebijaan perlambatan dan pemblokiran tersebut, majelis hakim PTUN Jakarta kemudian memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat dengan menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Selanjutnya, hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim ketua Nelvy Christin SH MH, bersama hakim anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari SH MH. (jack)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad