PTUN: Pemerintah Langgar Hukum Saat Blokir Internet di Papua - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

PTUN: Pemerintah Langgar Hukum Saat Blokir Internet di Papua

PTUN: Pemerintah Langgar Hukum Saat Blokir Internet di Papua

Share This
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Hakim Ketua Nelvy Christin pada sidang pembacaan putusan terkait kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat menyatakan Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika terbukti melanggar hukum.

"Menyatakan bahwa tergugat 1 (Menkominfo) dan tergugat 2 (Presiden RI) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakan melakukan internet shutdown di Papua dan Papua Barat pada 2019," ujar Hakim Ketua Nelvy Christin saat membacakan amar putusan, Rabu 3 Mei 2020.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta itu juga memerintahkan tergugat (pemerintah) untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan pelambatan pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, pemerintah diwajibkan memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, dan tiga stasiun radio selama sepekan. Hal ini wajib dilakukan maksimal satu bulan setelah putusan.

Kendati pemerintah melakukan upaya hukum banding, hakim menyebut vonis tersebut tetap dapat dilaksanakan. Selanjutnya, putusan atas gugatan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum.

Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemerintah terjadi pada Agustus  hingga September 2019. Pemblokiran itu kemudian digugat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet Indonesia ke PTUN pada Kamis, 21 November 2019.

Mereka mempersoalkan sikap pemerintah Indonesia yang melakukan pembatasan bandwith internet pada 19-20 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus - 4 September di Papua dan Papua Barat, dan berlanjut pada pemutusan akses internet sejak 4 hingga 11 September 2019.

Pemerintah berdalih pembatasan akses demi mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Termasuk meminimalisir penyebaran konten negatif yang dianggap berpotensi memprovokasi aksi massa di Papua.

Menanggapi itu, majelis hakim menilai internet bersifat netral yang dapat digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif oleh semua orang. Oleh karena itu, ketika ditemukan adanya konten yang melanggar hukum, maka yang perlu dilakukan adalah pembatasan konten tersebut. Karena itu blokir internet tidak dibenarkan.

Selanjutnya, sidang perkara dengan nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT menghukum tergugat 1 (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan 2 (Presiden Jokowi) membayar biaya perkara sebesar Rp.457.000. (jack)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad