PTUN Jakarta Putus Pemerintah Melanggar Hukum Tanpa Harus Meminta Maaf - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad


JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta menyebutkan pemerintah dituntut menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, serta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat dan tanggung renteng di media cetak, radio, dan televisi nasional.

Akan tetapi, dalam salinan putusan hakim PTUN Jakarta, tindakan pemerintah disebut melanggar hukum, tanpa harus meminta maaf.

Sebelumnya Media Jakarta memuat informasi; "Selain itu, pemerintah diwajibkan memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, dan tiga stasiun radio selama sepekan. Hal ini wajib dilakukan maksimal satu bulan setelah putusan".

Dengan ini kami menyatakan telah terjadi kekeliruan, karena memuat isi gugatan bukan amar putusan PTUN.

Selanjutnya, kami melakukan koreksi, karena berdasarkan salinan putusan diketahui majelis hakim menilai tindakan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet.

Majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang "bermuatan melawan hukum".

Karena itu, majelis hakim menyatakan eksepsi (keberatan) Tergugat I (Menkominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) tidak diterima.

Selanjutnya, majelis hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum, karena telah melakukan:
1. Tindakan Pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;

2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;

3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4  Halaman 279 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Selanjutnya, pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dilakukan pada hari Kamis, 28 Mei 2020, oleh hakim ketua Nelvy Christin bersama Baiq Yuliani dan Indah Mayasari sebagai Hakim Anggota. Putusan kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 di PTUN Jakarta. (jack)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad