Pemprov DKI Siapkan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA , MEDIAJAKARTA.COM -  Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT. MRT Jakarta (MRTJ), PT. Transportasi Jakarta (TJ), dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama PT. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi.

Kolaborasi itu dituangkan dalam penandatanganan Head of Agreement (HOA) Penyelenggaraan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Balai Agung, Selasa (30/6).

Hadir dalam acara penandatanganan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo, dan Perwakilan dari Kementrian Perhubungan serta pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Anies menegaskan pentingnya seluruh pihak untuk berkolaborasi menyediakan layanan transportasi umum massal yang terintegrasi, bukan hanya modanya tetapi juga tarif serta sistem pembayaran yang lebih efisien. Hal itu akan memudahkan masyarakat mengakses dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal.

“Intinya dengan adanya pengintegrasian ini maka insya allah pengguna moda transportasi umum di Jakarta jumlahnya akan meningkat, target kita bisa kembali ke situasi 98 dimana porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya 75 persen,” ucap Gubernur Anies.

Gubernur Anies juga mengingatkan agar mekanisme sistem pembayaran harus bermuara kepada keadilan sosial yang membuat layanan sistem integrasi pembayaran dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Meskipun pengelolaan dikelola secara be to be tetapi tujuannya tetap untuk keadilan sosial. Seperti halnya apa yang digagas Bung Hatta saat bicara ekonomi Indonesia, adalah mekanisme pasar untuk mencapai keadilan sosial,” pesan Gubernur Anies.

Selain itu, Gubernur Anies berharap, integrasi pembayaran ini mampu mewujudkan subsidi yang tepat sasaran. Sehungga masyarakat merasakan tarif yang lebih ekonomis dalam menggunakan jasa transportasi umum massal.

“Ketika biaya transportasi bisa turun maka rakyat kita bisa saving lebih banyak. Jika mereka bisa melakukan itu (menabung lebih banyak karena biaya transportasi murah) maka kemandirian mereka akan lebih tinggi,” pungkasnya.

Dalam perjanjian ini disepakati dibentuknya Perusahaan Patungan dimana tiga BUMD DKI (MRTJ, TJ, dan JAKPRO) masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen, sedangkan MITJ (Joint Venture antara KAI dan MRTJ) memiliki saham sebesar 40 persen.

Perusahaan Patungan akan menunjuk konsultan untuk melakukan studi terkait sistem integrasi pembayaran antar moda yang paling tepat bagi Jabodetabek. Selanjutnya, Perusahaan Patungan melakukan beauty contest untuk memilih Strategic Partner, yang akan bekerjasama dengan Perusahaan Patungan dalam mewujudkan integrasi pembayaran antar moda transportasi. Selanjutnya, integrasi akan menggunakan metode Electronic Fare Collection (“EFC”). (red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad