Pemprov DKI Imbau Masyarakat Bijak Ajukan Permohonan SIKM - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM -  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra memaparkan hasil database terakhir pada Selasa, 16 Juni 2020. Diketahui sebanyak 1.104.139 pengguna berhasil mengakses perizinan SIKM dari website https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta.

Dari jumlah itu tercatat 122.929 permohonan SIKM yang diterima. Dari total permohonan yang diterima tersebut, terdapat 534 permohonan yang masih dalam proses karena baru saja mengajukan.

“Pendataan administrasi dan penelitian teknis didapatkan hasil verifikasi 42,7% dari total 52.239 permohonan SIKM yang dinyatakan memenuhi syarat, sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik. Sebanyak 57,3% dari total permohonan atau 70.156 permohonan SIKM dinyatakan Ditolak/Tidak Disetujui” ujar Benni.

Guna meningkatkan pelayanan perizinan/ nonperizinan dan memberikan kepastian waktu penyelesaian pemrosesan perizinan/ nonperizinan, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta membuka layanan perizinan SIKM Senin s.d. Jumat mulai pukul 07.30 s.d. 18.00, Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.30 s.d. 13.00.

"Masyarakat yang akan mengajukan SIKM harap bijak dalam mengajukan permohonan serta mempelajari terlebih dahulu dengan mengunduh semua berkas persyaratan yang dibutuhkan. Kerja sama berbagai pihak sangat menentukan kecepatan petugas dalam memproses perizinan/nonperizinan dan membantu warga yang benar-benar membutuhkan SIKM," lanjut Benni.

Informasi lebih lengkap mengenai perizinan SIKM dapat diakses melalui saluran media resmi Pemprov DKI Jakarta dan sosial media @layananjakarta. Pemprov DKI Jakarta terus mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam mengajukan permohonan SIKM dengan hanya mengajukan jika bekerja 11 sektor yang diizinkan.

Sejak Senin, 15 Juni 2020, Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta kembali menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung (tatap muka) dengan tetap merujuk kepada protokol penyelenggaraan pelayanan publik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Dalam melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat, setiap petugas wajib menaati petunjuk teknis pelaksanaan PSBB pada masa transisi sesuai dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2020.

“Kita masih harus tetap waspada dan menjaga diri serta lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya penambahan kasus baru COVID-19. Oleh sebab itu kami menyiapkan sejumlah protokol penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh setiap pegawai dan pengunjung di 316 Service Point atau Unit Pelaksana DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, termasuk Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta,” ujar Benni.

Adapun protokol penyelenggaraan pelayanan publik tersebut bagi pegawai dan pengunjung di antaranya:
- Wajib memakai masker;
- Meningkatkan frekuensi mencuci tangan dengan sabun/ menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan;
- Pengecekan suhu tubuh;
- Jumlah antrean pada ruang pelayanan paling banyak 50% dari kapasitas/daya tampung ruangan;
- Pengaturan tata letak ruang dalam (Interior) jarak tempat duduk dan jarak loket minimal 1 meter;
- Pemohon layanan langsung harus dalam keadaan sehat dan terlebih dahulu mendaftar melalui website https://ptsp.jakarta.go.id/antrian/.

Selain itu dibentuk pula Tim Penanganan COVID-19 di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk memantau kesehatan setiap pekerja. Meskipun pelayanan secara langsung telah dibuka, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tetap mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan daring atau online yang telah disediakan. Hal ini untuk mengantispasi membludaknya antrian pemohon yang ditangani petugas. (Red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad