Freddy Numberi Ingatkan Dana Covid-19 Rawan DiKorupsi - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Freddy Numberi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) di era Gus Dur, mengingatkan pemerintah tentang tingginya potensi penyelewenangan dalam alokasi dana penanggulangan Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 405 triliun.  Pengalaman selama ini, menurutnya, membuktikan dana penanggulangan bencana alam dan stimulus penyelematan krisis ekonomi selalu diwarnai penyelewengan keuangan negara.

"Pengalaman empiris selama ini, hampir tidak ada dana stimulus baik ekonomi maupun bantuan bencana atau apapun namanya selalu 'raib' ditilep aktor-aktor baik pemerintah maupun para 'predator ekonomi' di luar pemerintahan," kata Freddy di Jakarta, Minggu (14/6/2020).

Freddy menilai, kondisi ini sangat memprihatinkan sebagai bangsa dan juga menunjukkan betapa buruknya regulasi sistem birokrasi kita yang bertele-tele dan tidak transparan. Akhirnya berujung pada raibnya bantuan dana stimulus bagi rakyat yang saat ini disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Menurut Freddy banyak contoh kasus dana stimulus yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat namun berujung pada skandal korupsi. Tengok saja korupsi [ada dana rekonstruksi Pasca Tsunami Aceh 2004 dan pemulihan bencana tsunami Jawa Barat 2009, dan berbagai dana bantuan lainnya yang akhirnya menjerat beberapa oknum dan masuk bui.

Pengalaman itu merefleksikan bagaimana mudahnya dana bantuan ke masyarakat raib dan ironisnya, menurut Freddy, DPR sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengontrol pemerintah selalu gagal mencegah penyelewengan dana-dana bantuan tersebut.

"Untuk itu, perlu peningkatan pengawasan terhadap bantuan dana Covid-19 ini agar tidak sampai disalahgunakan," tegas Menteri Perhubungan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini.    

Freddy juga menyoroti landasan hukum pandemik Covid-19 ini yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pandemi Covid-19 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Pada Pasal 27 di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa 'Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung program penanggulangan Covid-19 bukanlah merupakan kerugian negara dan pejabat yang mengeluarkan kebijakan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Pasal ini, bagi politisi senior asal Papua itu, terkesan kuat memberikan perlindungan kepada setiap pejabat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dalam kaitan dengan dana stimulus ini.

"Ini pasal sangat ambigu dan sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena disumirkan dengan kata-kata bila dalam melaksanakan tugas didasarkan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Freddy.

Freddy khawatir pasal ini justru menjadi celah bagi pejabat untuk bebas melakukan KKN dalam penyaluran dana Covid-19 yang besarannya Rp 405 triliun. Dana Covid-19 sebesar Rp 405 triliun ini tersebar ke empat sektor, yakni kesehatan Rp 75 triliun, jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan KUR Rp 70 triliun, dan terakhir pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

"Jika terjadi pelanggaran kerjasama dengan pihak farmasi manapun untuk distribusi obat dan peralatan kesehatan sebesar Rp 75 triliun yang dibutuhkan masyarakat (tidak dapat diadili, red) karena tindakannya dikategorikan bukan merupakan objek gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Hal ini akan membuka peluang terjadinya 'moral hazard' baik di pusat maupun daerah," katanya.

Untuk itu, Freddy mengimbau Presiden Jokowi untuk membuat instrumen kebijakan sebagai turunan UU ini yang tepat, sehingga mampu mencegah terjadinya bencana maupun wabah korupsi akibat penggunaan UU ini.

Pemerintah juga disarankan membentuk Tim Khusus Pengawas Dana Covid-19 yang terkoordinasi dengan KPK dan BPK sebagai auditor negara. "Dibutuhkan instrumen dan pengawasan yang kuat untuk memastikan bantuan stimulus bagi masyarakat dan pelaku usaha ini betul-betul tepat sasaran, bukan sebaliknya oleh para predator ekonomi dengan dalih penanggulangan Covid-19," tuturnya. (Red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad