Disdik DKI Buka Jalur Zonasi Bina RW Sekolah PADA PPDB 2020 - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan jalur baru yang dapat meningkatkan persentase penerimaan siswa baru sebesar 11,11% pada PPDB Tahun Ajaran 2020 / 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana memastikan Pemprov DKI Jakarta membuka Jalur Zonasi Bina RW Sekolah untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat pada sekolah negeri.

Nahdiana menyebut, jalur tersebut untuk mengakomodir siswa yang berada satu RW dengan sekolah yang dituju. Caranya dengan tetap menggunakan data PPDB tahun ini.

"Kami juga menambah kursi untuk membuka Jalur ini, sehingga setiap rombongan belajar (rombel) akan menjadi 40 siswa, tidak lagi 36 siswa", katanya.

Menurut Nahdiana, hal itu sudah dipelajari dan pertimbangkan secara matang, bahwa penambahan tersebut diharapkan tidak akan menurunkan kualitas belajar.

Proses dilakukan dengan menyeleksi calon peserta didik baru sesuai dengan domisili yang sama dengan RW sekolah. Jika daya tampung penuh, seleksi berikutnya akan mempertimbangkan usia.

Proses pendaftaran untuk Jalur Zonasi Bina RW Sekolah akan dilakukan pada tanggal 4-5 Juli 2020, dan lapor diri pada tanggal 6 Juli 2020. Jika terdapat kuota sisa yang tidak terisi, maka sisa kuota dialihkan ke seleksi tahap akhir.

Nahdiana menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan PPDB Tahun Ajaran 2020 / 2021.

"Seluruh aturan yang ditetapkan di DKI Jakarta telah mengacu pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan Pergub No. 43 Tahun 2019," katanya.

Nahdiana juga menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyediakan pendidikan bagi seluruh warganya, tidak diskriminatif, dan tidak hanya terbatas pada mereka yang berprestasi tinggi saja.

Sejauh ini, peminat sekolah negeri di DKI Jakarta cukup banyak, yakni 332.000 orang yang mengajukan akun saat mendaftar. Karena itu, menurut Nahdiana perlu kebijakan pendidikan yang merata untuk semua.

"Sehingga, perbedaan paling nyata tahun ini adalah tidak digunakannya nilai atau prestasi akademik sebagai kriteria Jalur Zonasi, melainkan usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar," ujar Nahdiana.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, Hamid Muhammad, yang hadir dalam jumpa pers mengungkapkan, usia digunakan sebagai kriteria yang netral, dibandingkan nilai ujian atau prestasi akademik yang dulu selalu digunakan sebagai kriteria utama.

"Banyak penelitian, baik di internasional maupun di Indonesia, menunjukkan bahwa ketika seleksi berdasarkan nilai akademik, hasilnya anak-anak dari keluarga miskin sangat termarjinalisasi. Oleh karena itu, perlu ada kriteria yang lebih netral," terang Hamid.

Menanggapi jumlah kuota Jalur Zonasi di DKI Jakarta sebesar 40%, sedangkan Permendikbud menetapkan 50%, Nahdiana menjelaskan, kebijakan itu diambil lantaran kuota Jalur Afirmasi di DKI Jakarta diperbanyak menjadi 25%, sementara di Permendikbud angka minimumnya 15%. Akibatnya, terdapat selisih 10% dari Jalur Zonasi yang masuk ke Jalur Afirmasi.

"Hal ini dilakukan karena kami ingin meningkatkan upaya untuk membuka kesempatan kepada anak-anak miskin lebih besar. Jalur Zonasi tidak dirancang sepenuhnya untuk itu, maka yang dibesarkan adalah Jalur Afirmasi," pungkasnya. (red)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad