Mendagri, Komisi II DPR & Penyelenggara Pemilu Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020 - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Mendagri, Komisi II DPR & Penyelenggara Pemilu Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Mendagri, Komisi II DPR & Penyelenggara Pemilu Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Share This
JAKARTA - MEDIAJAKARTA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian,  bersama Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu sepakat pemungutan suara Pilkada Serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal itu disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan melalui video conference pada Rabu (27/05/2020).

“Kesepakatan pemungutan suara pada 9 Desember (2020) diambil berdasarkan pertimbangan dari Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, dan juga atas saran dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” kata Tito Karnavian.

Pemungutan suara serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 telah sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemungutan suara yang semula diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 tersebut berimplikasi pada tahapan Pilkada yang juga bergeser menjadi 15 Juni 2020.

Meskipun demikian, hal tersebut harus dijamin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak mengganggu keselamatan, kesehatan, dan proses demokrasi yang berjalan di 270 daerah, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

“Protokol kesehatan dan koordinasi dengan Gugus Tugas harus tetap dijalankan, sehingga pada saat dimulainya kembali tahapan pada 15 Juni nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan,” ujarnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendagri bersama Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu juga menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020.

Selain itu, Komisi II DPR meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di  Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR. (jack)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad