Komnas HAM Desak Aparat Lindungi Jurnalis Dan Tindak Pelaku Teror Diskusi UGM - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA, MEDIAJAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mengecam seluruh bentuk tindakan teror, intimidasi, ancaman kekerasan dimanapun dan kapanpun serta bersolidaritas terhadap semua korban.

"Sikap ini untuk mengingatkan dan menegaskan kembali soal komitmen demokrasi negara yang tercantum dalam konstitusi kita, serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang ada", ujar Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM dalam keterangan persnya di Jakart, Sabtu, 30 Mei 2020.

Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mandiri memberikan perhatian atas beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, yang berpotensi mengancam kebebasan sipil warga negara.

Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain; teror dan ancaman kepada jurnalis yang memberitakan agenda presiden, kriminalisasi kritik terhadap kebijakan negara, teror dan ancaman kekerasan kepada panitia dan narasumber diskusi tentang pemecatan presiden di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

"Karena itu kami meminta aparat penegak hukum untuk melindungi kerja-kerja jurnalis termasuk didalamnya menindak pelaku teror yang mengancam harkat dan martabat jurnalis serta kebebasan pers sebagai pilar demokrasi", kata Beka.

Khusus terkait peristiwa di Fakultas Hukum UGM, Beka Ulung Hapsara menilai teror tersebut mencederai kebebasan akademik yang menjadi dasar bagi terbentuknya sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat pembukaan UUD 1945.

Beka menilai, bentuk-bentuk teror dan pembungkaman tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3, bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

"Dari sisi instrumen hak asasi manusia, Indonesia sejak tahun 2005 melalui Undang-undang No 12 Tahun 2005 sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik", ungkap Beka.

Dalam Kovenan tersebut khususnya pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi. Dalam instrumen itu, menurut Beka, hak asasi manusia juga menyebutkan soal tanggung jawab negara dalam menghormati dan menjamin hak- hak yang ada dalam kovenan termasuk didalamnya pemulihan jika ada hak-hak yang dilanggar.

Sementara itu, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab, meminta pemerintah menjamin kebebasan sipil sebagai prasyarat mutlak dalam penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi demokrasi serta membangun suasana yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia,

Karena itu, Komnas HAM mengecam keras tindakan teror, intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap kawan-kawan jurnalis yang sedang bertugas maupun semua panitia dan narasumber diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Amiruddin juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menggunakan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat manusia dalam berekspresi dan menyatakan pendapat.  

"Kami juga meminta seluruh penyelenggara negara menjamin dan menciptakan situasi yang kondusif bagi penghormatan hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang didalamnya termasuk kebebasan akademik", ujar Amiruddin.

Terakhir, Amiruddin meminta Kapolda DIY mengusut dan menangkap pelaku teror dan pengancaman terhadap panitia diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. "Penting dilakukan supaya tindak pidana serius seperti itu tidak terulang kembali", pungkasnya. (Red)


Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad