AJI Kecam Motif Pemidanaan Farid Gaban oleh Politikus PSI - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam langkah politikus PSI Muannas Alaidid mempidanakan Farid Gaban karena cuitannya di media sosial.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan menilai pendapat Farid sebagai kontrol publik sekaligus wujud kebebasan berekspresi yang dijamin Konstitusi, khususnya Pasal 28E yang menyebut, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Karena itu, Abdul Manan mendesak Muannas Alaidid segera mencabut pelaporannya terhadap Farid Gaban. "Kami menilai cuitan Farid masih dalam batas wajar, terkait kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian UKM Teten Masduki", kata Abdul Manan dalam siaran persnya pada 28 Mei 2020

Sebelumnya, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia Muannas Alaidid melaporkan jurnalis senior Farid Gaban ke Polda Metro Jaya. Farid dilaporkan dengan dugaan "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" melalui media sosial, pada  27 Mei 2020.

Laporan itu disampaikan karena Farid Gaban, Pendiri Yayasan Zamrud Khatulistiwa mengkritik langkah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Teten Masduki yang bekerja sama dengan ecomerce Blibli.

"Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana nih Kang Teten Masduki? How long can you go?" tulis Farid Gaban dalam kicauan di akun twitternya, 21 Mei 2020.   

Seperti dilansir Tirto.id, Muannas menilai cuitan Farid tidak sesuai keadaan dan berpotensi menyesatkan, khususnya dengan penggunaan istilah 'penguasa'. Muannas menilai cuitan Farid mengesankan seolah-olah pemerintah tidak peduli rakyat dan hanya peduli pengusaha.

Di kesempatan terpisah, Menteri Koperasi Teten Masduki, menegaskan, lembaganya bekerjasama dengan Blibli.com karena menyadari perlunya menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Pasalnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Teten juga mengaku menerima kritik Farid Gaban atas program tersebut.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim menilai pelaporan ke polisi yang dilakukan Muannas menimbulkan pertanyaan, "soal siapa yang sebenarnya hendak diwakili oleh pelaporan itu, sementara orang yang dikritik justru tak mempersoalkannya".

Karena itu, AJI mendesak polisi untuk tidak memproses lebih lanjut pelaporan Muannas Alaidid terhadap Farid Gaban ini.

"Sebagai aparat penegak hukum, salah satu tugas polisi adalah melindungi warga negara seperti Farid Gaban dalam menggunakan haknya yang dijamin Konstitusi", kata Sasmito Madrim.

Selain itu, AJI juga mendesak PSI melakukan pemeriksaan internal terkait pelaporan oleh salah satu politikusnya ini. Sebagai partai yang lahir di era reformasi, AJI menilai, PSI berkewajiban untuk menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi.

"Antara lain dengan mendorong kadernya untuk menghadapi kritik terhadap pemerintahan yang didukungnya secara elegan dan menghormati perbedaan, bukan dengan memakai cara pemidanaan, pungkas Abdul Manan. (jack)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad