AJI Jakarta dan LBH Pers Terima 52 Pengaduan Terkait Pelanggaran Pembayaran THR - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

AJI Jakarta dan LBH Pers Terima 52 Pengaduan Terkait Pelanggaran Pembayaran THR

AJI Jakarta dan LBH Pers Terima 52 Pengaduan Terkait Pelanggaran Pembayaran THR

Share This

JAKARTA, MEDIAJAKARTA - AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak perusahaan media untuk segera membayarkan THR kegamaan kepada para pekerjanya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak dibuka pada 3 April lalu Posko Pengaduan AJI Jakarta dan LBH Pers telah menerima sebanyak 89 pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi ini. Data tersebut dikumpulkan hingga 17 Mei 2020.

"Jika dicermati, 52 dari 89 pengaduan terkait pelanggaran dalam pembayaran THR keagamaan. Pelanggaran itu antara lain pemotongan jumlah THR, penundaan atau pencicilan THR, hingga tidak dibayarkan sama sekali", ujar Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta

Menurut Asnil, sebenarnya PP 78/2015 Tentang Pengupahan dan Permenaker 6/2016 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan THR keagamaan kepada para pekerjanya.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberian THR merupakan sebuah bentuk kewajiban perusahaan kepada para pekerja sebagaimana ditentukan dalam UU", ujarnya.

Namun pada praktiknya, Asnil menyayangkan ketika banyak perusahaan melanggar aturan, sebagaimana tertuang di PP 78/2015 dan Permenaker 6/2016. AJI Jakarta dan LBH Pers menemukan, banyak perusahaan yang menjadikan pandemi sebagai alasan untuk memotong, menunda dan bahkan memutuskan untuk tidak membayarkan THR keagamaan kepada pekerjanya.

"Pelanggaran itu menjadi temuan LBH Pers dan AJI Jakarta selama membuka posko pengaduan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan", ujar Asnil Bambani.

Sementara itu, Direktur  LBH Pers Ade Wahyudin menilai segala bentuk pemotongan atau penundaan pembayaran THR keagamaan dengan dalih situasi pandemi Covid-19 tidaklah tepat, dan harus dianggap sebagai keterlambatan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran THR.

"Pasal 7 ayat (2) PP 78/2015 jelas menyebutkan THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sehingga pengusaha yang tidak membayar THR pada waktu yang ditentukan, sebagaimana bunyi Pasal 56, harus membayar denda 5% dari total THR", kata Ade Wahyudin.

Selannjutnya, perusahaan yang tidak membayar THR pekerja dapat dikenakan sanksi administrasi, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP Pengupahan. "Jenis sanksi administrasi antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan bahkan pembekuan kegiatan usaha", tegas Ade.

Hingga 17 Mei 2020, Posko Pengaduan AJI Jakarta dan LBH Pers mencatat dari total 89 pengaduan yang masuk, jenis pengaduan yang murni hanya terkait persoalan pembayaran THR sebanyak 4 kasus.

Selain itu, persoalan ketenagakerjaan berkaitan dengan pembayaran THR yang muncul pada momentum tenggat pembayaran H-7, diantaranya: PHK 31 orang, mutasi 1 orang, dirumahkan dengan pemotongan gaji 36 orang, pemotongan dengan penundaan gaji 13 orang, tidak digaji sepenuhnya 3 orang, dan kontrak kerja tidak jelas 1 orang.

Sejauh ini, persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan 17 perusahaan media itu, kasus terbanyak terjadi pada media televisi, dengan 42 pengaduan.

Sebelumnya, survei Nielsen Indonesia menyebut pandemi telah meningkatkan penonton televisi, dan menyebabkan belanja iklan meningkat pada awal mei, meski sempat melemah di bulan April.

"Hal ini menjadi ironi, karena laporan terbanyak justru dari media televisi", ujar Asnil Bambani.

Sementara platform terbanyak kedua yang memiliki persoalan ketenagakerjaan adalah media siber dengan 30 pengaduan. Disusul media cetak dengan 10 pengaduan dan radio 5 pengaduan. Sedangkan pengaduan yang lain berasal dari perusahaan non-media.

Atas situasi itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak perusahaan untuk memenuhi hak-hak ketenagakerjaan para pekerja selama masa pandemi, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AJI Jakarta dan LBH Pers juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan struktur kedinasan di bawahnya untuk memastikan pengusaha membayar THR pekerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Bagi perusahaan yang melanggar dan tidak memiliki itikad baik maka pemerintah tidak boleh ragu menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam PP Pengupahan", pungkas Ade Wahyudin. (Jackson)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad