Klaim China Atas Natuna, Luhut Minta Tak Perlu Diributin Supaya Tidak Ganggu Investasi - Mediajakarta.com | Situs Berita Jakarta Terkini

Post Top Ad

Klaim China Atas Natuna, Luhut Minta Tak Perlu Diributin Supaya Tidak Ganggu Investasi

Klaim China Atas Natuna, Luhut Minta Tak Perlu Diributin Supaya Tidak Ganggu Investasi

Share This

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan (kanan) dan Mendagri Tito Karnavian sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, meminta semua pihak tak terlalu membesar-besarkan permasalahan yang terjadi pasca China mengklaim perairan Natuna sebagai efek klaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly.

Menurutnya, masuknya kapal asing tersebut karena memang kemampuan kapal patroli Indonesia belum bisa menjaga perairan dalam negeri.

"Sekarang memang coast guard [penjaga pantai] kita atau bakamla itu sedang diproses, supaya menjadi betul-betul penjaga yang benar. Nah sekaligus dengan peralatannya. Jadi ya kalau kita enggak hadir, kan orang hadir ke tempat kita. Jadi kita paling marah sama diri kita sendiri. Kapal belum cukup," kata Luhut seperti dikutip dari Suara.com.

Ia meminta semua pihak untuk tidak meributkan masalah pelanggaran kedaulatan oleh China di Natuna.  Luhut khawatir ribut-ribut mengenai persoalan ini mengganggu hubungan ekonomi dengan China, terutama investasi. 
"Ya makanya (supaya enggak ganggu investasi), saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita," jelasnya.
 
Klaim Atas Natuna

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengklaim China memiliki hak untuk berlayar di dekat Kepulauan Natuna. Hal itu merespons nota protes yang dilayangkan Indonesia setelah dua kapal Coast Guard China dan puluhan kapal nelayan memasuki perairan Natuna Utara secara ilegal.

Menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa klaim China tersebut tidak punya dasar hukum, Geng tetap membantahnya. Dia berdalih China mematuhi konvensi Internasional U.N. Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Padahal, konvensi itu mengakui adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Posisi dan dalil China patuh pada hukum internasional, termasuk UNCLOS,” kata Geng dalam konferensi pers di Beijing," Kamis (2/1/2020), dari laman Radio Free Asia, rfa.org.

“Jadi, Indonesia menerima atau tidak, itu tidak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan atas perairan terkait," klaimnya.

"Yang disebut pengakuan arbitrase Laut China Selatan adalah ilegal, batal, dan kosong, dan kami telah lama menyatakan China tidak pernah menerima maupun mengakuinya. Pihak China menentang setiap negara, organisasi atau individu yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk mengganggu kepentingan China," katanya. (SC/KP/SP/MJ)

Tidak ada komentar:

Post Bottom Ad