Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Azka/Man
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel
Melkiades Laka Lena mengungkapkan dengan tegas bahwa pada rapat terakhir
Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS
Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), menyepakati bahwa
iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak mengalami kenaikan.
Namun per Januari 2020 ini, Pemerintah justru menaikkan iuran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh peserta BPJS, termasuk peserta
mandiri Kelas III.
Guna mendalami mengenai dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada
pelayanan kesehatan di daerah, Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar
pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah mitra yang terdiri dari Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia
(ADEKSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Asosiasi Rumah
Sakit Daerah (ARSADA), dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
(PERSI).
“Jadi kesepakatan di ruang ini, tidak ada kenaikan iuran Kelas III versi
rapat resmi Komisi IX dengan Pemerintah. Jadi bukan salah Komisi IX
kalau itu naik, karena seolah-olah dianggap tidak menahan itu, padahal
keputusan politiknya tidak naik. Caranya adalah dengan opsi kenaikan di
Kelas I dan Kelas II akan menutup untuk Kelas III, sehingga seharusnya
tidak ada kenaikan,” ujarnya dalam RDPU di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI,
Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1/2020).
Namun per 1 Januari 2020 lalu, BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional,
secara resmi menetapkan kenaikan iuran. Peserta Bukan Penerima Upah
(PBPU) atau Peserta Mandiri Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp
42.000 per jiwa. Kemudian, Kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000
per jiwa, dan Kelas III naik dari Rp 80.000 ke Rp 160.000 per jiwa.
Menanggapi hal tesebut, Anggota Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Binjai Muhammad Idaham
mengharapkan, tidak adanya pengurangan peserta iuran Kelas III, yang
justru beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diputuskan oleh
BPJS Kesehatan pusat ke daerah.
“Kami harap tidak ada pengurangan kepesertaan, dan apa yang sudah kami
anggarkan saat ini tidak akan bertambah, karena premi akan jatuh tempo
satu bulan ke depan. Kalau kami membayar premi tersebut dengan kekuatan
APBD tidak akan mengurangi jumlah kepesertaan yang ada, walaupun itu
dianggap sebagai hutang terhadap pemerintah kota, sehingga nanti jika
ada transfer daerah baik dari pusat maupun daerah. Karena kalau tidak
ada kesepakatan tersebut kami hanya membayar sesuai APBD kami,” kata
Idaham.
Meski saat ini sistem dengan kenaikan sudah harus berjalan, Melki
mengatakan, maka mau tidak mau kenaikan ini akan semakin membebani
anggaran Pemerintah Daerah. “Kemarin saya keliling saat reses, ada 12
Kabupaten/Kota di dapil saya, keluhannya sama yaitu mereka terbebani.
Kalau tidak ada perubahan jadwal, Senin (20/1/2020) kita akan rapat
dengan Menkes dan BPJS Kesehatan, akan kita bicarakan soal ini,” tutup
Melki. (alw/sf/dpr/kp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar