Cegah Bencana Demografi, Pemerintah Diminta Konsekuen Jalankan Perpres 66/2017

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Bonus demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada 2020-2030, dengan 70 persen dari populasi penduduk berusia produktif.

Bonus demografi pada suatu bangsa hanya terjadi satu kali dalam sejarah peradaban bangsa itu. Sehingga bonus demografi tanpa disertai sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, justru dapat mengancam ketahanan bangsa Indonesia.

Pada pidato Presiden Joko Widodo di depan Sidang MPR RI pada November 2019, pembangunan kualitas SDM merupakan salah satu pokok/arahan prioritas untuk Indonesia di lima tahun ke depan.

Namun demikian, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang analisis situasi dan capaian pembangunan pemuda, Indonesia memiliki berbagai problematika di antaranya menyangkut pendidikan, tingkat pengangguran pemuda, kesehatan pemuda, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan sebagainya.

Setelah pada Agustus 2019 lalu Merial Institute memilih untuk mengangkat diksi yang pesimis yaitu “bencana demografi” terkait RPJMN agar pemerintah lebih serius dalam menjawab tantangan bonus demografi, dan golongan muda turut serta berkesadaran dan ambil peran untuk merumuskan isu-isu strategis pembangunan pemuda.  Merial Institute kemarin menggelar FGD bertajuk “Outlook Pembangunan Pemuda Jelang Puncak Bonus Demografi”.

Melibatkan pemuda dari berbagai unsur seperti pelajar, mahasiswa, OKP, organisasi berbasis rumah ibadah, LSM, peneliti muda, pemerintah dan lain sebagainya dalam forum dialog di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama dan terukur antar unsur sehingga dapat menjawab tantangan demografi.

FGD ini dimulai dengan paparan pemantik guna membangun commond ground dan kerangka pikir pembahasan. Secara bergantian, narasumber yang hadir memaparkan refleksi 2019, isu- isu strategis terkait kepemudaan serta mengungkapkan ancaman dan tantangan dari perspektif masing-masing kementerian.

Di awal sesi, Amich Alhumami (Direktur Pendidikan dan Agama – Bappenas) mengurai gambaran perencanaan kepemudaan secara global. Mejawab tantangan bonus demografi dari sisi mental, kemudian Nyoman Shuida (Deputi Koordinasi Bid. Kebudayaan Kemenko PMK RI) mengungkap bahwa gerakan revolusi mental adalah gerakan merubah mindset. Perspektif revolusi mental harus dibangun bersama seluruh kalangan.

Sementara Syamsul Qomar (Staf Khusus Menpora RI) sebagai utusan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menguraikan perencanaan taktis, ia menawarkan program-program kongkrit untuk menjawab tantangan bonus demografi, seperti beasiswa aktivis, technopreneur, napak tilas sejarah, dan lain-lain.

Arief Rosyid Hasan sebagai stake holder pemuda mengungkap temuan di lapangan bahwa setelah terpublikasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), rupanya masih banyak generasi muda diberbagai organisasi yang belum mengetahui terkait capaian IPP tersebut. “Kita sebagai anak muda, tidak boleh terpecah fokusnya. Tugas kepeloporan, tanggung jawab sosial, kita ingin melihat segala hal itu secara komprehensif. Persoalan anak muda masih sangat banyak. Butuh tangan-tangan kita semua.”

Arief Rosyid menutup sesi pemaparan dengan optimisme kolaborasi pemuda, “Tuntutan anak muda itu adalah era kolaborasi bukan lagi persaingan dan seterusnya. Harusnya bukan hanya anak muda. Tapi antar kementerian juga harus merasakan semangat yang sama.”

Di akhir sesi diskusi Merial Institute mengajak pemuda untuk terlibat secara aktif untuk mengawal berbagai agenda kebijakan yang ada dan memetakan rekomendasi dari seluruh unsur pemuda yang hadir sebagai ikhtiar untuk Indonesia dalam rangka menyongsong puncak bonus demografi.

Sebelum menutup diskusi, Direktur Program Merial Institute Fajar Iman mengatakan, “Intervensi kebijakan adalah langkah yang strategis dan efeknya akan berdampak secara luas. Dengan demikian Merial Institute tetap fokus dan konsisten dalam mengawal isu bonus demografi terlebih sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) 66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan. Ini adalah landasan untuk kita pemuda terlibat secara aktif dalam pembangunan negara, menjadi subyek pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan semata.”

“Pemerintah melalui Kemenpora harus konsekuen menjalankan Perpres tersebut, dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam melayani pemuda sebagai aset masa depan bangsa kita mampu mencegah bencana demografi, tandasnya (Wan)