Ketika di tahun 30-han bisnis gelap minuman alkohol yang dilarang di Amerika Serikat dikuasai Al Capone, penjahat ulung yang memimpin dengan tangan besi dan menyogok pejabat Pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian, maka praktis Negara tak berdaya.
Dalam suasana kemelut korupsi inilah, Pemerintah Pusat Amerika Serikat menugaskan pemberantasannya kepada kelompok kecil 5 orang dipimpin ahli-hukum Eliot Ness, yang dikenal dengan “The Untouchables”. Secara cerdik kelompok ini berhasil menemukan pelanggaran yg sahih tentang penyimpangan pembayaran pajak Al Capone, sehingga Pengadilan menjatuhkan keputusan menghukum Al Capone masuk penjara di pulau Al Catraz, California.
Indonesia telah menderita puluhan tahun praktek korupsi yang sudah menjalar menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Praktis berbagai petugas pengawasan dan penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga Pemerintahan banyak terlibat dalam praktek korupsi.
Baru dibawah pimpinan Presiden Megawati dibentuk Komisi Pemberantasn Korupsi dgn Undang-Undang no. 30 tahun 2002 dengan KPK tegak mandiri dan dibebaskan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Sejak 2002 hingga 2019 dengan dukungan masing-masing Presiden dan Wakil Presiden yang bertanggung-jawab, terwujudlah berbagai langkah tindak KPK dalam kurva yang semakin menanjak berupa penangkapan dan pemenjaraan sesuai proses pengadilan dan mencakup ratusan peiabat dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketu DPR, anggota DPR, Ketua DPD, Menteri, Dirjen, Direktur Utama BUMN, Gubernur, Bupati, Ketua Partai Politik dan sebagainya. Indonesia merupakan satu-satu negara yang berhasil menangkap banyak pemimpin dalam waktu pendek.
Rata-rata semua terjirat pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan menyalahgunakan wewenang kekuasaannya dengan imbalan uang yang menakjubkan.
Semua hasil usaha KPK sekaligus mencerminkan tidak efektifnya mekhanisme pengawasan yang diterapkan Pemerintah melalui sistem management “pengawasan melekat” yg menugaskan setiap pejabat atasan mengawasi pekerjaan bawahan.
Tiap departemen memliki pejabat Sekretaris Jenderal untuk mengawasi penertiban administrasi departemen dan pejabat Inspektur Jenderl yang bertanggung-jawab mengawasi jnternal departemen. Tiap Pemerintahan Daerah memiliki Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten untuk mengawasi pelaksaan pembangunan di kawasannya.
Kemudian ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang khusus membina aparatur dan birokrasi negara dan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Untuk menangani sistem keuangan negara ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang ditopang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengawasi institusi keuangan.
Untuk memelihara iklim usaha ekonomi yang sehat mencegah oligopoli dan monopoli juga terbentuk Komisi Pengawasan Persaingan UsHa (KPPU) yang langsung bertanggung-jawab pada Presiden. Sedangkan di setiap Badan Usaha Milik Negara (bangunan, perbankan, Garuda, Pertamina dll) juga ada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
Ringkasnya Indonesia dijejali lembaga pengawas praktis di segala bidang. Namun umumnya mekhanisne oengawasan ini tidak berfungsi effektif, seperti tampak pada kasus-kasus Pertamina, PLN, Garuda, dll. Dalam keadaan sperti ini tampil menonjol peranan KPK.
Namun sebaliknya menumbuhkan kejengkelan di kalangan masyarakat politik yang merasakan kenaikan kebutuhan dana-politik yang semakin naik memenuhi kebutuhan “logistik” pemilihan umum, pembiayaan mekhanisme partai dll.
Dan tersimpullah disini permasalahan pokok korupsi di Indonesia, bahwa “demokrasi yang bertumpu pada kehadiran kehidupan Partai Politik di negara berkembang,seperti Indonesia, adalah mahal.” Praktis semua partai mengandalkan sumber pembiayaannya pada sumbangan, donasi dan dana bantuan luar partai.
Pemerintah hanya menyediakan dana bantuan sebesar Rp. 1.000,- per suara yang diraih dalam pemilu. Jumlah dana ini jauh dari mencukupi. Akibatnya tumbuh ketergantungan pada “dana fihak ketiga” untuk Partai maupun Calon Partai dalam pemilihan, meraih kursi Pemilu, jabatan di Pemerintahan maupun badan-badan politik. Sedangkan penyandang-dana memandang “sumbangan bantuan kepada Partai” sebagai “investasi” untuk meminta imbalan kelak, yang akhirnya bermuara pada “kolusi untuk korupsi” masuk dan menampung sebagian biaya operasi.
Salah satu jalan keluar menembus lingaran-korupsi ini adalah agar Pemerintah menaikkan “dana bantuan politik partai politik” menurut perolehan suara ke atas Rp. 1.000 per perolehan suara yang diikuti dengan penetapan “ambang batas Partai” untuk penyerhanaan partai dalam Strategi Besar Membangun Sistem Partai Indonesia dengan tugas nasional untuk Menjabarkan dan Memperjuangkan Pancasia sebagai ideologi Negara.
Dalam suasana kegalauan finansial kehidupan Partai inilah DPR (lama) menerbitkan UU nomor 19/2019 tentang “perubahan ke-2 atas UU no.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang membentuk Dewan Pengawas sebagai badan di atas Pimpinan KPK dan mencopot kebebasan Pimpinan KPK dalam menerapkan langkah penyadapan dan Operasi-Tangkap-Tangan yg kini memerlukan “persetujuan Dewan Pengawas”
Sehingga berakhirlah secara efektifitas kerja Pimpinan KPK yang kini harus senantiasa meminta persetujuan dan petunjuk Dewan Pengawas KPK. Hilang kedudukan KPK sebagai lembaga independen dengan pola kepegawaian yang khusus dan dibutuhkan oleh organisasi KPK sebagaimana halnya pengalaman “the untouchables” sehingga masa gemilang lembaga KPK merosot menjadi “macan ompong.”
Beberapa kalangan anggota masyarakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan mengusulkan agar pola kerja KPK dikembalikan ke pola Pimpinan-tanpa-Dewan Pengawas yang terbukti effektif selama ini sesuai Keputusan Presiden Megawati tahun 2002. Semoga Mahkamah Konstitusi dan Bapak Presiden mendengar suara hati nurani anak bangsa
*Penulis adalah ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup yang juga pendiri sejumlah lembaga non pemerintahan seperti LP3ES dan KEHATI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar