Jakarta

[Jakarta][bleft]

Bisnis

[Bisnis][bleft]

Tekno

[Tekno][bleft]

Lingkungan

[Lingkungan][bleft]

Sport

[Sport][bleft]

Politik

[Politik][bleft]

Internasional

[Internasional][bleft]

Kolom

[Kolom][bleft]

Tragedi Berdarah untuk Mahasiswa

Oleh: DR H.Abustam SH
 
SEPEKAN yang lalu saya menulis di salah satu media online (tilik.id) dengan judul “Karpet Merah Buat Koruptor” ketika DPR mengesahkan revisi Undang-Undang KPK dan juga mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. RUU ini hemat penulis, penuh kejanggalan  dan menimbulkan kontroversi.

Pertama, terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden. Ketentuan ini dianggap sangat rentan untuk memicu penyalagunaan kekuasaan (abuse of power). Kedua, terkait kemudahan syarat remisi bagi koruptor.

Kedua revisi Undang -Undang (RUU) ini mau tak mau akan membentangkan karpet merah bagi koruptor, karena akan memberikan berbagai kemudahan bagi koruptor untuk lolos dari jeratan hukum.

Padahal, KPK adalah anak kandung reformasi yang lahir akibat marak/massifnya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) oleh rezim penguasa saat itu. Sejak itulah upaya pelemahan KPK terus berlangsung.

Tuntutan gerakan reformasi yang di motori mahasiswa kala itu telah menelan beberapa korban jiwa. Salah satu tuntutannya adalah berantas KKN yang dianggap sudah menggurita.

Maka, lahirlah UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Lalu UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Dan terakhir UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Semua peraturan perundang yang telah disebutkan, lahir ketika semangat anti korupsi sedang bergelora di mana-mana.

Kini, 20 tahun reformasi berlalu. Tuntutan pemberantasan KKN yang dulu kencang, perlahan tapi pasti sudah mulai keluar dari jalur alias tidak on the track lagi. Ibarat pendulum, semangat pemberantasan KKN mulai berbalik arah.

Namun, tentu saja pengulangan sejarah pelemahan KPK ini mahasiswa tidak tinggal diam. Demo menolak revisi Undang-Undang KPK dan  RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terus berlangsung secara bergelombang di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Dan seperti tragedi yang terjadi pada reformasi 1998, mahasiswa kembali menjadi korban represif alat kekuasaan negara.

Peluru tajam yang ditembakkan oleh pihak keamanan, kembali menjadi tragedi berdarah buat mahasiswa yang sedang memperjuangkan  dan menegakkan kebenaran untuk Bangsa  dan  negaranya.

Akhirnya, seperti yang kita ketahui kondisi bangsa paling mutakhir adalah demo makin mengeras dan dua korban mahasiswa dari Sulawrsi Tenggara telah meninggal dunia. Kini, Presiden sedang menimbang Perppu yang marupakan hak subyektif presiden.

Sekian
Utan Kayu, 28 September 2019

*Penulis adalah Pengajar Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta - UID

Tidak ada komentar: