Ibu Kota Baru; Bencana Lingkungan Menanti

Faisal M.Jasin.

Oleh : Faisal M. Jasin*

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi Ibu Kota Baru yaitu, di Kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai  Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.   

Kedua daerah itu paling ideal menurut Presiden, berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah Pimpinan Bambang Brodjonegoro.  Pemindahan Ibu Kota dengan alasan utama beratnya beban Jakarta, yang dalam artian bahwa daya tampung dan daya dukung lingkungan DKI Jakarta tidak mampu lagi.

Kajian Bappenas, memerlukan lahan Ibu kota terbagi area inti seluas 2 ribu hektare. Di sinilah lokasi istana negara, kantor lembaga negara, taman negara, dan botanical garden. Dimana pembangunan area ini akan dilaksanakan selama lima tahun.

Selanjutnya, perluasan kawasan seluas 440 ribu hektare untuk permukiman ASN/TNI/Polri, perwakilan diplomatik, fasilitas pendidikan/kesehatan, universitas, penelitian, taman nasional, konservasi orangutan, kluster permukiman, dari mana lahanya kalau bukan dari hutan negara.

Jika di lihat luas kabupaten panajem paser utara 3.333,06 km² dan Kabupaten Kutai Kartanegara 27.263,10 km², dari kedua luas daerah tersebut tentunya sangat tersedia di kedua kabupaten terpilih.

Tidak banyak kajian yang diketahui oleh publik dan bahkan tidak banyak publik yang dilibatkan dalam kajian penetapan Ibu Kota, akan tetapi Presiden telah menetapkan dan tinggal menunggu Undang-undang Ibu Kota Negara sebagai hasil konsesnsus politik di Parlemen.

Sebagai pegiat lingkungan, bertanya apakah Ibu Kota terpilih telah memiliki KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Daerah, yang dapat menunjukan informasi mengenai a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c) kinerja layanan/jasa ekosistem; d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Begitu juga dengan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah/sementara dikerjakan oleh Bappenas sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan harusnya Presiden beserta DPR RI menunggu kajian dampak lingkungan sebelum menetapkan lokasinya. Ironinya pemerintah lebih dahulu menetapkan Ibu Kota Baru sebelum melakukan kajian lingkungan hidup strategis, bagaimana jika dalam KLHS nya tidak mampu mengkonfirmasi dampak dan resiko lingkungan, kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya memiliki keterbatasan. Apakah Pemerintah sepakat untuk mengkaji alternatif lain? Inilah pentingnya daerah telah memiliki KLHS.

Beberapa catatan masalah lingkungan di kedua daerah, sejak lima tahun terakhir sebagai langganan banjir, terdapat lahan kritis bekas galian tambang batubara  serta hamparan perkebunan kelapa sawit yang beberapa diantaranya kerap mencemari lingkungan disekitar, di samping rutinitas kebakaran hutan dan lahan.

Sementara keanekaragaman hayatinya, ada ekosistem gambut yang merupakan tipe ekosistem yang rentan, dan wajib dijaga dan menyimpan karbon serta berperan dalam penentuan emisi karbon lima tahun terakhir yang wajib dilakukan restorasi.

Dan setidaknya ada delapan satwa langka kebanggaan Indonesia yang ada di Kalimantan Timur yaitu  Badak Sumatera, Orangutan Kalimantan, Rangkong, Beruang Madu, Bekantan, Owa, Pesut Mahakam dan penyu yang menunggu waktu kepunahan apalagi jika terjadi perubahan bentang alam tentunya membutuhkan upaya perlindungan dan pengelolaan.   

Selain masalah lingkungan, Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai ujung tombak dalam pelestarian lingkungan juga perlu diperhatikan, oleh karena suku dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan yang memiliki tradisi, budaya serta kearifan lokal di dalam kehidupan sosial dan lingkungan, akan tergerus oleh dinamika sosial masyarakat pendatang yang secara cepat dengan jumlah yang besar. 

Dan masyarakat adat dengan kearifannya melindungi wilayah dengan unsur tertentu, seperti “hutan larangan” apakah masih bisa dipertahankan atau masyarakat terdesak dan pelan-pelan akan hilang didalam peradaban bersama dinamika ibu Kota Baru.  Walaupun kita semua pahami bahwa suku dayak adalah masyarakat yang terbuka  terhadap pendatang.

Peneliti Geoteknologi LIPI Danny Hilman Natawijaya menyebutkan bahwa potensi gempa yang paling tinggi di pulau Kalimantan terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di sebelah selatan kota Samarinda,  karena terdapat patahan aktif dan sesar adang-paternoster yang menimbulkan kerawanan gempa dan tsunami, walaupun secara umum potensi gempa pulau Kalimantan relatif rendah dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Indonesia merupakan negara bencana, baik bencana alam maupun bencana lingkungan akibat dari pembangunan yang destruktif, dan apakah dengan pindahnya ibu kota maka masalah lingkungan akan hilang. Tentunya tidak.

Jika pemindahan Ibu Kota untuk menghindari bencana lingkungan, seperti banjir, polusi udara, kemacetan yang sesungguhnya di Ibu Kota baru telah memiliki masalah yang sama seperti banjir, polusi udara dan pencemaran lingkungan dan masalahnya justru lebih besar dibanding Jakarta, apalagi jika pembangunanya tidak terkontrol dan vegetasi hutan konservasi di buka.

Kedua daerah Ibu Kota baru terdapat banyak bekas galian tambang dan lahan kritis bekas HGU yang telah di tinggalkan maupun yang masih dalam penguasaan pengelola,  sebaiknya itu yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangannya agar tidak merubah bentang alam dan tetap terjaganya keanekaragaman hayati.

Konsep forest city yang akan diterapkan akan lebih baik jika konsep itu di desain dibekas lahan yang telah memiliki masalah lingkungan sehingga akan meningkatkan daya dukung lingkungan. Artinya lingkungan alam tidak di buka akan tetapi melakukan pemulihan atau restorasi lingkungan, atau biasa dikenal dengan lingkungan buatan pada lokasi lahan kritis.

Oleh karena forest city  akan membangun ruang terbuka hijau (RTH) minimal 50% dari luas ibu kota, pemanfaatan energi terbarukan, desain bangunan hijau untuk efisiensi dan korservasi air dan energi begitu juga dengan transportasi publik berbasis rel seperti Moda Raya Terpadu (MRT).

Walaupun di dalam pengembangannya tetap akan membuka lahan baru akan tetapi tidak secara keseluruhan dari total yang dibutuhkan. Untuk itu dalam dokumen kajian Ibu Kota harus teridentifikasi lahan-lahan kritis bermasalah agar dapat dipulihkan kualitasnya sebagai bagian dari desain Ibu Kota Baru.

Jika ini dilakukan tentunya komitmen pemerintah yang akan memperbaiki kualitas lingkungan di Ibu Kota Baru akan terjawab, jika tidak Ibu Kota Baru menanti bencana yang lebih besar.

*Penulis adalah Pengurus Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Direktur Natural Resources and Environment (NRE) Monitoring