Jakarta

[Jakarta][bleft]

Bisnis

[Bisnis][bleft]

Tekno

[Tekno][bleft]

Lingkungan

[Lingkungan][bleft]

Sport

[Sport][bleft]

Politik

[Politik][bleft]

Internasional

[Internasional][bleft]

Kolom

[Kolom][bleft]

Untuk Urusan Limbah, Jakarta Terbelakang

Jokowi Ciliwung. ©2012 Merdeka.com/imam buhori
JAKARTA, MEDIAJAKARTA— Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk urusan limbah rumah tangga, DKI Jakarta termasuk kota yang paling terbelakang. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru mengolah 2,38 persen limbah rumah tangga dari total limbah yang ada.

Selain tertinggal dengan kota besar di dunia, Jakarta juga tertinggal dengan beberapa kota di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga menyatakan hal senada dengan Djoko Kirmanto.

Menurut Jokowi, pengolahan limbah rumah tangga di Singapura mencapai angka 100 persen, sedangkan pengolahan limbah rumah tangga Kuala Lumpur mencapai 90 persen.

"Segera harus kita kejar karena dibandingkan dengan kota lain masih rendah dalam penanganan limbah, hanya sebesar 2,38 persen. Kota lain sudah di atas 60 persen," kata Jokowi di Kementerian PU, Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Senada dengan Jokowi, Djoko bahkan membandingkan Jakarta dengan kota-kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bandung, dan Cirebon.

"Sudah dijelaskan Pak Gubernur, persoalan limbah rumah tangga ternyata termasuk kota yang paling terbelakang. Kita masih di bawah Saigon dan Hanoi. Malu loh kalah dari Jogja, Bandung, Cirebon, dan Medan yang lebih dari tiga persen," kata Djoko.

Selama ini, pengolahan limbah rumah tangga di Jakarta hanya dilakukan di Setiabudi. Pengolahan air limbah secara terpadu di DKI Jakarta telah terhenti sejak ada pembangunan gedung IPAL Setiabudi sebagai proyek percontohan pada tahun 1991 silam.

Akibatnya, pengolahan limbah hanya mencakup air limbah di kawasan Setiabudi dan sekitarnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, dibahas juga permasalahan air minum. Pasokan air baku berasal dari Waduk Jatiluhur.

"Kami juga sedang memikirkan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin Jakarta. Jangan sampai mereka membeli air lebih mahal dari para pejabat," kata Djoko.

Selain itu, Djoko mengatakan, terkait anggaran, Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Bappenas."Pak Gubernur terus koordinasi jajarannya," ujarnya. (Kompas).

Tidak ada komentar: